BOGOR.POJOKSATU.id - Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada seluruh presiden Indonesia memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan aktivis.
Bahlil menilai setiap presiden, tanpa terkecuali, memiliki jasa besar dalam membangun negeri ini dan layak mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional termasuk Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurutnya, dalam menilai jasa seorang pemimpin tidak semestinya hanya berfokus pada sisi negatif.
Ia mencontohkan Soeharto yang selama 32 tahun berkuasa dianggap berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, menekan angka inflasi, memperluas lapangan kerja, dan menjadikan ekonomi nasional tumbuh pesat hingga dijuluki “Macan Asia” di masa Orde Baru.
“Tidak ada pemimpin yang sempurna. Setiap masa kepemimpinan pasti memiliki sisi baik dan buruk,” ujar Bahlil.
Namun, wacana tersebut langsung menuai penolakan dari sejumlah pihak. Sekitar 500 aktivis dan akademisi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan keberatan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto.
Dalam deklarasi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mereka menilai bahwa Soeharto justru meninggalkan warisan kelam berupa pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pembungkaman kebebasan pers dan akademik selama masa pemerintahannya.
Koalisi tersebut menilai bahwa memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto akan mencederai nilai-nilai keadilan dan sejarah bangsa.
Mereka juga menyoroti dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi Orde Baru yang dinilai menciptakan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi.
Para aktivis mendesak pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kriteria pemberian gelar pahlawan nasional, sebab gelar tersebut tidak hanya merupakan bentuk penghargaan simbolis, tetapi juga memiliki nilai moral dan sejarah yang tinggi.
“Pahlawan seharusnya mereka yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, bukan yang meninggalkan luka bagi bangsanya,” tegas salah satu perwakilan koalisi.
Perdebatan ini pun membuka kembali diskursus publik tentang makna kepahlawanan di Indonesia apakah didasarkan pada jasa pembangunan semata, atau juga harus mempertimbangkan integritas moral dan dampak sosial dari kepemimpinan seorang tokoh.
Gimana menurut kalian semua, setujukah jika semua Presiden Indonesia mendapatkan gelar pahlawan? ***
