POJOKBOGOR.ID - Haduh, teman-teman ramai ya soal isu pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap PPPK masih jadi perhatian di berbagai daerah.
Namun itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan tidak akan mengambil langkah tersebut.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, tegaskan bahwa pihaknya masih mencari solusi lain tanpa harus merumahkan PPPK.
Baca Juga: Gaji Pensiunan PNS April 2026 Terancam Telat Cair! Wajib Verifikasi di Aplikasi Taspen, Ini Caranya
“Kami enggak berpikir ke sana. Masih cari solusi yang lain,” tegas Helmi.
Perampingan OPD Jadi Opsi
Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.
Kebijakan ini dinilai bisa menekan beban anggaran daerah secara signifikan.
Baca Juga: Solusi Gaji Pensiunan PNS Belum Cair! Begini Cara Otentikasi Taspen Lewat HP dengan Mudah
Helmi menyebut, efisiensi dari perampingan OPD diperkirakan bisa mencapai Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.
Nah ya, langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan keuangan daerah tanpa harus mengurangi jumlah pegawai yang sudah ada.
Moratorium ASN Diterapkan
Selain itu, Pemprov Bengkulu juga menerapkan kebijakan moratorium ASN.
Artinya, tidak ada penerimaan pegawai baru maupun mutasi masuk dari daerah lain.
Dikutip JPPN.com pada 31 Maret 2026, Helmi Hasan berkata demikian.
“Kami tidak terima, yang pindah maupun yang baru,” ujarnya.
Kebijakan ini menjadi strategi jangka menengah agar jumlah pegawai tidak terus bertambah di tengah keterbatasan anggaran.
Mengandalkan Pensiun Alami
Helmi juga ungkap, setiap tahun ada sekitar 500 ASN yang memasuki masa pensiun.
Baca Juga: Gaji ke-13 PNS Segera Cair Usai THR, Ini Jadwal Resminya
Dalam beberapa tahun ke depan, jumlahnya bisa mencapai 3.000 orang loh guys.
Dengan adanya pengurangan secara alami ini, beban anggaran diharapkan bisa berkurang secara bertahap.
Terapkan WFA untuk Hemat Anggaran
Langkah lain yang juga dilakukan adalah menerapkan sistem kerja fleksibel seperti Work From Anywhere/WFA.
Aman nih, kebijakan ini dinilai bisa menghemat biaya operasional pemerintah.
Tenang ya guys, Pemprov Bengkulu juga masih mengkaji berbagai opsi lain untuk memastikan efisiensi tetap berjalan tanpa mengorbankan pegawai.
“Lihat nanti, solusi apa lagi yang akan kami ambil,” kata Helmi.
Pemprov Bengkulu memilih jalan tengah dalam menghadapi tekanan anggaran, yakni efisiensi tanpa PHK PPPK.
Perampingan OPD, moratorium ASN, dan pensiun alami jadi strategi utama menjaga keseimbangan keuangan daerah.***
