BOGOR.POJOKSATU.id - Wacana pemotongan komisi sebesar 10 persen bagi pengemudi ojek online (ojol) kembali memicu gelombang penolakan dari para driver, khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek.
Para pengemudi menyatakan keberatan terhadap rencana yang dinilai memberatkan mereka, apalagi di tengah beban ekonomi yang semakin sulit.
Para driver menilai potongan komisi tambahan tersebut akan semakin menggerus pendapatan harian mereka yang sudah pas-pasan.
Dalam beberapa pernyataan di media sosial dan komunitas pengemudi, banyak yang mengeluhkan bahwa biaya operasional seperti bensin, perawatan motor, serta kebutuhan sehari-hari, tidak sebanding lagi dengan penghasilan bersih yang diterima jika pemotongan itu diberlakukan.
“Kalau dipotong 10 persen lagi, buat makan aja makin susah. Kami kerja dari pagi sampai malam, kok malah diperas,” ujar Toni, seorang driver ojol asal Bekasi.
Tak hanya menyuarakan keluhan, sejumlah komunitas ojol di Jabodetabek pun mulai menggalang rencana aksi mogok massal sebagai bentuk protes.
Mereka meminta agar pihak aplikator dan pemerintah tidak mengambil kebijakan sepihak yang merugikan mitra pengemudi.
Aksi protes ini juga mulai menggema di beberapa titik kumpul pengemudi, dengan seruan agar para driver solid menolak wacana pemotongan komisi.
Beberapa poster bertuliskan “Driver Bukan Sapi Perah” dan “Kami Mitra, Bukan Buruh!” mulai beredar luas.
Di sisi lain, pihak aplikator ojek online belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini.
Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan memanggil para penyedia layanan transportasi daring untuk membahas kebijakan yang adil bagi semua pihak.
Pengamat transportasi menilai bahwa kebijakan yang menyangkut kesejahteraan mitra pengemudi harus disusun secara transparan dan melibatkan perwakilan driver.
Jika tidak, potensi konflik sosial dan gangguan layanan transportasi berbasis aplikasi di kota-kota besar bisa saja terjadi.
Para pengemudi ojol berharap suara mereka tidak diabaikan dan pemerintah dapat menjembatani komunikasi dengan pihak aplikator.
Mereka menuntut agar hak mereka sebagai mitra tetap dihargai, dan sistem bagi hasil dilakukan secara adil tanpa menekan penghasilan pengemudi. ***
