POJOKBOGOR.ID - Sistem pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini menggunakan skema Pay As You Go (PAYG) dinilai memiliki risiko fiskal jangka panjang.
Sejumlah pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mengingatkan bahwa tanpa reformasi, beban pensiun bisa menjadi tekanan serius bagi APBN.
Dalam sistem PAYG, pembayaran pensiun ASN dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.
Artinya, tidak ada dana cadangan khusus yang benar-benar diakumulasi untuk membayar pensiun di masa depan.
Risiko Sistem Pay As You Go
Menurut ekonom FEB UI dalam berbagai diskusi fiskal nasional yang dikutip media ekonomi seperti Kontan dan Bisnis Indonesia.
Sistem PAYG menciptakan kewajiban implisit (implicit liabilities) yang terus membesar setiap tahun.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Prioritaskan Keselamatan Masyarakat usai Angin Kencang Terjang Pakansari
Masalahnya, jumlah pensiunan terus meningkat seiring naiknya harapan hidup masyarakat.
Di sisi lain, rasio ASN aktif terhadap pensiunan makin menurun.
Akibatnya, beban pensiun menjadi pengeluaran yang bersifat kaku (rigid spending) dan masuk kategori belanja wajib negara.
Belanja pensiun yang terus naik ini dinilai mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, atau perlindungan sosial lainnya.
Ancaman Bom Waktu Fiskal
Ekonom FEB UI bahkan menyebut sistem ini berpotensi menjadi bom waktu fiskal jika tidak segera direformasi.
Tanpa perubahan skema, dalam 10 hingga 20 tahun ke depan beban APBN diperkirakan akan meningkat signifikan.
Risiko crowding out terhadap belanja pembangunan makin besar, sementara tekanan terhadap defisit dan utang negara ikut meningkat.
Selain itu, struktur APBN saat ini sudah cukup berat karena banyaknya mandatory spending, sehingga fleksibilitas anggaran makin terbatas.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, kredibilitas fiskal Indonesia bisa terpengaruh, termasuk dalam penilaian lembaga pemeringkat internasional.
Rekomendasi Transisi ke Fully Funded
Sebagai solusi, pakar FEB UI mendorong reformasi menuju skema Fully Funded.
Dalam sistem ini, iuran pensiun dikumpulkan sejak ASN masih aktif bekerja dan dikelola dalam dana cadangan jangka panjang.
Dengan begitu, pembayaran pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN tahunan.
Baca Juga: SNT Cafe Bogor, Nongkrong Sehat Sekaligus Main Padel di Satu Tempat, Konsepnya Bikin Penasaran
Keunggulan skema fully funded dinilai lebih sehat secara fiskal karena:
- Mengurangi ketergantungan langsung pada APBN
- Menciptakan dana cadangan jangka panjang
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Namun, FEB UI juga mengingatkan bahwa masa transisi menjadi fase paling krusial.
Pemerintah kemungkinan menghadapi beban ganda (double burden), yakni tetap membayar pensiunan lama sekaligus membangun dana untuk skema baru.
Tata Kelola Jadi Kunci
Reformasi, menurut ekonom FEB UI, tidak boleh sekadar memindahkan beban dari APBN ke dana investasi.
Desain iuran harus jelas, pembagian kontribusi antara ASN dan pemerintah harus adil, serta perlindungan bagi pensiunan lama tetap dijamin.
Baca Juga: Videotron Raksasa di Stadion Pakansari Ambruk Disapu Angin Kencang
Selain itu, tata kelola dan pengawasan investasi dana pensiun menjadi faktor kunci agar tidak menimbulkan risiko baru.
Tanpa pengelolaan yang transparan dan profesional, skema fully funded pun bisa menghadapi tantangan.
Pandangan pakar ekonomi FEB UI menegaskan bahwa sistem pensiun ASN berbasis Pay As You Go tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Beban fiskal yang terus meningkat berpotensi menggerus ruang fiskal dan menekan APBN.
Baca Juga: Kawasan Semrawut di Kabupaten Bogor Bakal Jadi Sasaran Pembenahan
Reformasi menuju skema Fully Funded dinilai sebagai langkah rasional, namun masa transisi harus dirancang hati-hati.
Kunci keberhasilan reformasi ada pada desain kebijakan, pembagian iuran yang adil, serta tata kelola dana pensiun yang transparan dan akuntabel.***
