BOGOR.POJOKSATU.id - Pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat penerima manfaat.
Perubahan ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengatakan, pemerintah akan memperbesar porsi transfer tunai langsung kepada masyarakat.
Menurut Luhut, rata-rata bantuan yang akan diterima masyarakat nantinya mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang.
Skema baru ini disiapkan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan tidak lagi mudah bocor.
Untuk mendukung perubahan tersebut, pemerintah tengah mengembangkan sistem Digital Single ID.
Sistem ini akan menjadi basis data tunggal masyarakat yang terintegrasi dengan layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau AI.
Luhut menjelaskan, Digital Single ID akan membantu pemerintah mengidentifikasi penerima bantuan secara lebih akurat.
Dengan data yang lebih rapi, pemerintah bisa mengetahui siapa yang benar-benar berhak menerima bansos, bantuan langsung tunai, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir 2026.
Selain bansos, pemerintah juga sedang mengkaji perubahan skema subsidi.
Selama ini, subsidi banyak diberikan pada barang. Ke depan, pemerintah ingin subsidi lebih diarahkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.
Langkah ini dinilai lebih efisien karena bantuan dapat diterima langsung oleh kelompok sasaran, bukan dinikmati pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan.
Pemerintah juga berharap sistem data terpadu tersebut bisa mengurangi potensi kebocoran anggaran.
Tidak hanya untuk bansos, Digital Single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program ekonomi masyarakat.
Salah satunya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR bagi pelaku UMKM.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan profil masyarakat, kebutuhan ekonomi, hingga potensi usaha dengan lebih akurat.
Luhut menambahkan, digitalisasi pemerintahan yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto akan berbasis AI.
Teknologi tersebut disebut mampu mempercepat analisis data dan membantu pengambilan keputusan pemerintah.
Bahkan, AI disebut dapat membaca dokumen ribuan halaman dalam waktu sangat singkat.
Dengan perubahan ini, skema bansos ke depan tidak hanya soal membagikan bantuan, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar sampai kepada orang yang tepat.
Pemerintah berharap, digitalisasi data dapat membuat bansos, subsidi, dan program pemberdayaan ekonomi menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.***
