BOGOR.POJOKSATU.id - Pemerintah tengah menyiapkan layanan baru yang memungkinkan bayi baru lahir langsung memperoleh akta kelahiran secara daring tanpa orang tua harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Layanan tersebut dikembangkan melalui integrasi sistem administrasi kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri dengan data fasilitas kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, selama ini orang tua yang melahirkan di rumah sakit atau puskesmas masih harus mengurus dokumen kelahiran secara terpisah ke kantor Dukcapil. Proses tersebut dinilai menambah beban, terutama bagi keluarga yang baru saja menyambut kelahiran anak.
Melalui sistem baru, data kelahiran bayi akan langsung dikirim oleh rumah sakit atau puskesmas ke sistem kependudukan. Setelah data terverifikasi, akta kelahiran dapat diterbitkan secara otomatis dan dikirimkan kepada orang tua dalam format digital.
Tito menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil sekaligus Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026. Pemerintah juga berencana meluncurkan layanan terintegrasi tersebut pada Jumat pekan yang sama.
Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas proses birokrasi, mempercepat pencatatan penduduk, serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum sejak awal kehidupannya.
Selain akta kelahiran, integrasi data berpotensi mempermudah penerbitan dokumen kependudukan lain, seperti Kartu Keluarga yang telah diperbarui dan Kartu Identitas Anak.
Meski demikian, pelaksanaan layanan tetap bergantung pada kesiapan sistem di setiap fasilitas kesehatan dan koneksi data dengan Dukcapil daerah. Orang tua juga perlu memastikan seluruh informasi, seperti nama bayi, identitas ayah dan ibu, serta dokumen pendukung, telah diisi dengan benar.
Dengan layanan ini, pengurusan akta kelahiran diharapkan menjadi lebih cepat, praktis, dan tidak lagi mengharuskan orang tua bolak-balik ke kantor pelayanan.
Program ini juga menjadi langkah penting dalam memperluas layanan publik berbasis digital. Jika berjalan sesuai rencana, keluarga dapat menerima dokumen lebih cepat sekaligus mengurangi antrean, biaya perjalanan, dan waktu pengurusan administrasi setelah proses persalinan selesai di fasilitas kesehatan terdekat mereka.***
