BOGOR.POJOKSATU.id - Rencana pengadaan motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi perhatian publik. Menteri Keuangan, Purbaya, mengungkapkan bahwa usulan tersebut sebelumnya sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan pada pengajuan anggaran tahun 2025.
Penolakan tersebut didasarkan pada prinsip efisiensi belanja negara, di mana pemerintah berupaya menekan pengeluaran yang dinilai belum mendesak.
Tidak hanya motor listrik, sejumlah pengadaan dalam jumlah besar lainnya, seperti komputer, juga ikut tidak disetujui dalam proses tersebut.
“Waktu itu kita menolak pengadaan dalam jumlah besar, termasuk komputer dan motor. Prinsipnya efisiensi anggaran,” ujar Purbaya.
Meski demikian, wacana pengadaan motor listrik kembali mencuat dalam pembahasan anggaran tahun 2026. Menanggapi hal ini, Purbaya menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi ulang sebelum mengambil keputusan.
Ia menegaskan bahwa pendekatan kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap pengeluaran harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat yang optimal.
“Tapi sekarang saya belum tahu. Saya akan lihat lagi seperti apa,” kata Purbaya, menegaskan bahwa keputusan final masih dalam tahap kajian.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah membenarkan adanya rencana pengadaan kendaraan tersebut sebagai bagian dari dukungan operasional program MBG. Kendaraan ini dinilai penting untuk menunjang distribusi dan mobilitas program di lapangan.
Dalam realisasinya, jumlah pengadaan disebut mencapai sekitar 21.801 unit dari target awal sebanyak 25.000 unit. Mayoritas kendaraan yang direncanakan merupakan motor listrik.
Namun hingga saat ini, kendaraan tersebut belum didistribusikan. Prosesnya masih tertahan karena menunggu penyelesaian administrasi sebagai barang milik negara, yang menjadi syarat sebelum dapat digunakan secara resmi.
“Pengadaan memang sudah ada, tapi distribusinya masih menunggu proses administrasi,” demikian keterangan terkait program tersebut.
Situasi ini menunjukkan adanya tarik menarik antara kebutuhan operasional program pemerintah dengan prinsip efisiensi anggaran negara.
Di satu sisi, program MBG membutuhkan dukungan sarana yang memadai. Namun di sisi lain, pemerintah harus memastikan setiap pengeluaran dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.
Pengadaan dalam jumlah besar memang kerap menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran, terutama di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal.
Oleh karena itu, evaluasi yang cermat menjadi langkah penting sebelum keputusan diambil.
Ke depan, publik menanti keputusan akhir pemerintah terkait kelanjutan pengadaan motor listrik tersebut. Apakah akan disetujui sebagai bagian dari penguatan program MBG, atau tetap ditahan demi menjaga efisiensi anggaran negara.
Yang jelas, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan anggaran menjadi hal yang semakin krusial di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penggunaan dana publik. ***
