BOGOR.POJOKSATU.id - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan publik setelah Badan Gizi Nasional membuka peluang penyesuaian sasaran penerima manfaat mulai 2027.
BGN berencana melakukan refocusing agar program MBG lebih tepat sasaran, terutama kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi.
Meski mendapat pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk tahun anggaran 2027 dengan target 81,5 juta penerima manfaat, BGN menyebut jumlah penerima masih berpotensi disesuaikan.
Salah satu kelompok yang sedang dikaji adalah pelajar SMA, terutama dari kategori yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, pengurangan penerima manfaat pada jenjang SMA tertentu masih dalam tahap simulasi. Dari hitungan sementara, jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar 8 juta orang.
Menurut BGN, pengurangan tersebut bukan berarti menghilangkan tujuan utama program, melainkan agar intervensi gizi dari pemerintah lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.
Kelompok yang dinilai tetap menjadi prioritas antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia sekolah yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi.
Namun, rencana tersebut langsung memicu beragam respons dari masyarakat, terutama di media sosial.
Sebagian netizen menilai penghentian MBG untuk sebagian pelajar SMA belum cukup. Bahkan ada yang meminta agar program tersebut dihentikan seluruhnya karena dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
“Jangan cuma SMA, berhentiin semua juga gapapa,” tulis salah seorang netizen.
Komentar tersebut menggambarkan adanya kejenuhan sebagian publik terhadap polemik MBG, mulai dari efektivitas sasaran, tata kelola dapur, anggaran besar, hingga berbagai masalah teknis yang muncul selama pelaksanaan program.
Di sisi lain, masih ada masyarakat yang menilai MBG tetap penting, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi lebih baik.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan ketepatan sasaran bantuan.
BGN sendiri menegaskan bahwa evaluasi penerima manfaat masih terus dilakukan dan kebijakan untuk 2027 belum bersifat final.
Pemerintah diharapkan dapat membuka data dan menjelaskan secara transparan siapa saja yang menjadi prioritas penerima MBG, agar program tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.***
