BOGOR.POJOKSATU.id - Setelah adanya wacana jika makan bergizi gratis bakal diganti menjadi uang tunai akhirnya membuat Kepala BGN, Dadan Hindayana akhirnya angkat bicara.

Ia mengatakan jika skema MBG saat ini sudah dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto dan dinilai paling sesuai dengan tujuan program.

Dadan menjelaskan, pemberian uang tunai sebenarnya sudah difasilitasi lewat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan Kementerian Sosial, sehingga tidak perlu ada program serupa. “Jadi kami tidak ingin melakukannya lagi,” kata Dadan di kantornya, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Pria lulusan Institut Pertanian Bogor itu menambahkan, skema bantuan tunai lebih rentan disalahgunakan.

Ia mencontohkan kasus di Sumatera Utara di mana dana bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) anak dipakai ibunya untuk keperluan lain, bukan membayar biaya sekolah.

Menurutnya, inti program MBG adalah intervensi langsung pemerintah untuk meningkatkan gizi anak. “Program ini dirancang lewat diskusi panjang. Tujuan utamanya intervensi pemenuhan gizi,” tegasnya.

Selain itu, Dadan menyebutkan bantuan tunai tidak sejalan dengan rencana pemerintah membangun sistem rantai pasok ekonomi desa.

Melalui dapur MBG dan Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG), pemerintah ingin menciptakan permintaan baru untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan lokal.

Ia mencontohkan, satu SPPG membutuhkan sekitar lima ton beras per hari yang diserap dari daerah setempat maupun sentra penghasil beras.

Dengan cara ini, petani diharapkan mendapatkan permintaan tinggi sehingga nilai tukar mereka tetap stabil.

“Lima ton beras itu setara 10 ton gabah kering giling atau sekitar dua hektare luas panen per bulan,” jelasnya.

Sebelumnya, muncul kritik terhadap program makan bergizi gratis menyusul masalah seperti risiko keracunan dan perbedaan selera makan siswa.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, mengusulkan agar bantuan diberikan langsung kepada orang tua siswa sehingga mereka bisa menyiapkan makanan sendiri.

“Bahkan bisa saja opsi pemberian uang tunai kepada orang tua, agar mereka bisa menyediakan makanan anaknya,” kata Charles di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Meski demikian, BGN tetap kukuh mempertahankan skema yang ada karena dinilai paling tepat untuk mencapai tujuan peningkatan gizi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. ***