BOGOR.POJOKSATU.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan pandangannya mengenai peran penting media nasional dalam menjaga kesehatan demokrasi sekaligus stabilitas ekonomi.
Dalam pernyataannya usai berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi, ia menilai bahwa media perlu kembali aktif menyuarakan kritik konstruktif kepada pemerintah.
Menurutnya, kritik bukan hanya bentuk kontrol sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika ekonomi nasional.
Purbaya mengungkapkan bahwa para pemimpin redaksi yang hadir mengutarakan kekhawatiran terkait kondisi industri media yang sedang menurun.
Ia memahami keluhan tersebut, namun secara tegas menyampaikan bahwa salah satu penyebab melambatnya ekonomi dapat bersumber dari minimnya kritik yang disampaikan pers dalam beberapa tahun terakhir.
“Tadi juga saya diskusi, Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme sekarang lagi turun,” ujar Purbaya.
Ia kemudian menambahkan bahwa kurangnya peringatan atau masukan dari media kepada pemerintah turut menyebabkan respons kebijakan tidak optimal.
Menurutnya, media memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi. Kritik yang tepat sasaran, disertai analisis dan pencerahan, dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam mengatasi persoalan nasional.
Purbaya bahkan menilai bahwa sikap diam sebagian media justru ikut berkontribusi pada melambatnya ekonomi.
“Karena anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak… Jadi ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa,” katanya.
Ia juga menyoroti kecenderungan media mainstream yang dianggap terlalu memilih diam.
“Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya,” ujarnya, sembari meminta agar ke depan kritik yang disampaikan lebih baik, lebih jernih, dan tetap membawa edukasi bagi publik.
Di sisi lain, Ketua Forum Pemred Indonesia, Retno Pinasti, menyampaikan usulan yang tak kalah penting.
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi perusahaan media yang selama ini menjalankan fungsi jurnalistik dengan benar dan terverifikasi.
Retno mengusulkan konsep no tax for knowledge, yakni kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak bagi institusi media yang menyediakan informasi akurat dan edukatif bagi masyarakat.
“Kalau bisa dikurangi pajaknya,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan agar media tetap dapat bertahan di tengah tantangan bisnis yang semakin berat.
Diskusi antara pemerintah dan para pemimpin redaksi ini menjadi pengingat bahwa hubungan keduanya bersifat saling membutuhkan.
Media membutuhkan keberpihakan regulasi agar mampu menjalankan fungsi informasinya, sementara pemerintah membutuhkan suara kritis untuk menjaga agar kebijakan tetap berada pada jalur yang tepat demi kepentingan masyarakat luas. ***
