POJOKBOGOR.ID - Kebijakan Work From Home atau WFH bagi ASN tidak berlaku untuk semua sektor.
Guru ASN dipastikan tetap menjalankan pembelajaran secara langsung di sekolah, dan keputusan ini mendapat dukungan dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan apresiasi atas kebijakan tersebut.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan nasional.
Guru Tetap Tatap Muka, Ini Alasannya
Kurniasih menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka masih menjadi metode paling efektif dalam meningkatkan capaian belajar siswa.
Selain itu, interaksi langsung antara guru dan peserta didik dinilai sangat penting.
Dikutip dari PKS.ID, 2 April 2026, begini kata Kurniasih:
Baca Juga: Kabar Gembira! Iuran BPJS Ketenagakerjaan Diskon 50 Persen, Pekerja Mandiri Bisa Daftar Sekarang
“Keputusan pembelajaran tetap dilaksanakan tatap muka dan kehadiran penuh guru selama hari efektif belajar sekolah mencerminkan perhatian serius terhadap kualitas pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembelajaran langsung menjadi fondasi utama dalam membangun kompetensi akademik sekaligus karakter siswa.
Cegah Learning Loss Jadi Prioritas
Salah satu alasan utama guru ASN tidak masuk skema WFH adalah untuk mencegah terjadinya learning loss atau penurunan kualitas pembelajaran.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga dan Pemprov DKI Dorong Ketahanan Pangan Lewat Panen Raya di Jakarta Utara
Pengalaman selama pembelajaran daring sebelumnya menunjukkan adanya berbagai keterbatasan.
Mulai dari pemahaman materi yang kurang optimal hingga minimnya interaksi sosial.
Tak hanya itu, penguatan nilai-nilai karakter siswa juga dinilai lebih efektif dilakukan melalui pembelajaran tatap muka di kelas.
Evaluasi Pembelajaran Daring
Kurniasih mengungkapkan bahwa sistem pembelajaran daring yang pernah diterapkan memiliki sejumlah kelemahan.
Baca Juga: Taspen Wajibkan Enrollment, Agar Gaji Pensiunan PNS April 2026 Cair Tepat Waktu, Ini Penjelasannya
Beberapa di antaranya:
- Keterbatasan dalam pemahaman materi
- Minimnya interaksi sosial
- Lemahnya penguatan nilai karakter
Karena itu, pembelajaran tatap muka dinilai tetap menjadi solusi utama untuk menjaga kualitas pendidikan.
Baca Juga: Saldo BRImo Tiba-Tiba Berkurang? Ini Daftar Biaya Admin yang Diam-Diam Terpotong!
Dorong Koordinasi Antar Kementerian
Dalam mendukung kebijakan ini, Kurniasih juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antar kementerian.
Beberapa kementerian yang terlibat antara lain:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Agama
- Kementerian Koordinator PMK
Tujuannya agar implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan konsisten di seluruh daerah.
Strategi Perkuat Pendidikan Nasional
Selain dukungan kebijakan, ada sejumlah langkah strategis yang diusulkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan agar pembelajaran berlangsung aman dan nyaman, termasuk di wilayah 3T.
2. Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu menghadirkan pembelajaran yang adaptif.
3. Penguatan layanan administrasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu proses belajar.
4. Evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
Sejalan dengan Visi Presiden
Kebijakan ini juga dinilai selaras dengan visi pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Pensiunan PNS Jangan Tertipu! Taspen Ungkap Soal Fakta Kenaikan dan Rapel Gaji 2026
Pendidikan ditempatkan sebagai pilar utama dalam mendorong kemajuan bangsa.
“Seluruh elemen kebijakan perlu saling menguatkan agar tujuan besar tersebut dapat tercapai,” jelas Kurniasih.
Harapan Lahirkan Generasi Unggul
Momentum ini diharapkan dapat mempercepat transformasi pendidikan nasional, tidak hanya dari sisi akses tetapi juga kualitas.
Dengan kebijakan yang terintegrasi dan komitmen bersama, Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.***
