BOGOR.POJOKSATU.id - Pemerintah mempercepat proses digitalisasi bantuan sosial atau bansos yang ditargetkan mulai memasuki tahap peluncuran pada Oktober 2026.
Sekitar 80 persen proses digitalisasi bansos ditargetkan sudah selesai pada bulan tersebut.
Jika sesuai rencana, sistem baru ini mulai diluncurkan pada pekan ketiga Oktober 2026 dengan menyasar sekitar 50 juta penduduk miskin di Indonesia.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem perlindungan sosial agar bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan transformasi digital dalam penyaluran bansos memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Menurut Luhut, digitalisasi tersebut bahkan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp1.200 triliun.
Penghematan itu diharapkan muncul dari sistem yang lebih terintegrasi, akurat, serta mampu mengurangi potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Pemerintah juga menyiapkan Gerakan Nasional Perlinsos sebagai bagian dari penguatan program perlindungan sosial berbasis digital.
Gerakan tersebut diarahkan untuk memastikan data penerima semakin akurat dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dengan sistem digital, pemerintah ingin mengurangi berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam distribusi bansos, mulai dari data ganda, penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, hingga masyarakat miskin yang justru belum terdata.
Target sekitar 50 juta penduduk miskin nantinya menjadi kelompok utama yang masuk dalam sistem tersebut.
Digitalisasi juga diharapkan membuat proses penyaluran bantuan lebih transparan dan mudah dipantau.
Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu aturan teknis mengenai mekanisme penerimaan bantuan, tahapan peluncuran, serta proses verifikasi data penerima.
Pemerintah sendiri menargetkan transformasi bansos ini dapat menjadi fondasi baru dalam sistem perlindungan sosial nasional yang lebih efisien dan tepat sasaran.***
