BOGOR.POJOKSATU.id - Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (14/7/2026).

Dalam rapat tersebut, para mitra mengaku masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pola kerja sama dengan Badan Gizi Nasional yang dinilai belum mencerminkan hubungan kemitraan yang seimbang. Menurut mereka, sebagian besar beban operasional justru berada di pihak mitra, sementara pengelolaan dapur dilakukan oleh petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Perwakilan asosiasi menjelaskan bahwa mitra bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas, pembiayaan operasional, hingga berbagai risiko yang muncul selama pelaksanaan program. Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketimpangan karena pembagian tugas dan tanggung jawab dianggap belum proporsional.

Dalam forum itu, asosiasi juga menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah. Mereka menyatakan tidak menutup kemungkinan menghentikan operasional dapur MBG secara serentak apabila aspirasi yang disampaikan tidak segera ditindaklanjuti.

"Kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini kami lakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat," ujar perwakilan asosiasi saat menyampaikan pandangannya di hadapan anggota Komisi IX DPR RI.

Menurut mereka, langkah tersebut bukan bertujuan menghambat program pemerintah, melainkan sebagai bentuk desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan yang saat ini diterapkan.

Asosiasi berharap pemerintah bersama Badan Gizi Nasional segera membuka ruang dialog dengan seluruh mitra untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mereka menilai keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan kerja sama yang sehat, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan adanya evaluasi terhadap mekanisme kemitraan, para mitra berharap pelaksanaan Program MBG dapat berjalan lebih adil, berkelanjutan, serta tetap mampu memenuhi tujuan utamanya dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi para penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.***