BOGOR.POJOKSATU.id - Menteri Desa, Yandri Susanto, menyatakan perlunya pembatasan ekspansi minimarket modern yang dinilai semakin menjamur hingga ke wilayah pedesaan.
Ia menilai keberadaan jaringan ritel besar dapat menjadi ancaman bagi penguatan ekonomi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Yandri, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha desa dan koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal.
“Kita harus berpihak kepada masyarakat desa. Jangan sampai koperasi desa yang baru kita dorong justru tergerus oleh minimarket yang sudah merajalela,” ujarnya.
Wacana tersebut mendapat dukungan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).
Namun, parlemen menekankan agar kebijakan penghentian atau pembatasan minimarket disertai perencanaan matang.
Anggota DPR menyebut bahwa langkah tersebut tidak sederhana dan akan menghadapi tantangan besar, baik dari sisi regulasi maupun implikasi ekonomi.
“Kami mendukung penguatan koperasi desa. Tetapi Menteri Desa harus memiliki roadmap yang jelas, termasuk strategi transisi dan dampaknya terhadap tenaga kerja serta pelaku usaha lainnya,” ujar salah satu anggota DPR dalam rapat pembahasan.
Dalam usulan tersebut, jaringan ritel seperti Alfamart dan Indomaret menjadi sorotan karena ekspansinya yang luas hingga ke daerah.
Pengamat ekonomi menilai kebijakan ini perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim usaha dan investasi.
Di sisi lain, penguatan koperasi desa juga dinilai penting sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi.
Dengan dinamika yang berkembang, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang seimbang—melindungi ekonomi desa tanpa mengabaikan aspek persaingan usaha dan kepastian hukum. ***
