BOGOR.POJOKSATU.id - Pemerintah menetapkan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2026 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai mencapai Rp335 triliun.

Dari total tersebut, porsi terbesar berasal dari pengalihan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai Rp223 triliun.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas kesehatan, tumbuh kembang, serta kesiapan belajar generasi muda.

Pemerintah beranggapan bahwa intervensi gizi berskala nasional perlu didukung pembiayaan besar dan berkelanjutan.

Namun demikian, keputusan realokasi anggaran tersebut memunculkan beragam respons di ruang publik.

Sejumlah kalangan menilai pengalihan dana pendidikan dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap mutu dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan akses belajar.

Pemerintah melalui Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi komitmen negara terhadap sektor pendidikan.

Menurut pemerintah, pemenuhan gizi anak justru dipandang sebagai fondasi penting dalam mendukung capaian pendidikan jangka panjang, karena anak yang sehat diyakini memiliki kemampuan belajar yang lebih baik.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menyoroti perlunya perencanaan yang cermat agar realokasi anggaran tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Mereka mengingatkan bahwa tantangan pendidikan nasional tidak hanya berkaitan dengan gizi peserta didik, tetapi juga kualitas kurikulum, kesejahteraan guru, serta pemerataan infrastruktur pendidikan.

Dengan nilai anggaran yang sangat besar, Program MBG 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah pembiayaan negara.

Oleh karena itu, transparansi pelaksanaan, akurasi sasaran penerima, serta evaluasi dampak kebijakan menjadi faktor krusial agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai tanpa mengorbankan sektor pendidikan secara keseluruhan.

Ke depan, publik menanti bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan pemenuhan gizi anak dengan keberlanjutan pembangunan pendidikan nasional secara adil dan merata. ***