BOGOR.POJOKSATU.id - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah tersedia sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah tersebut dinilai sebagai salah satu solusi untuk memperluas jangkauan program sekaligus menekan biaya pembangunan infrastruktur baru yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Dengan memanfaatkan fasilitas yang telah ada, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pembangunan dapur MBG tidak harus dilakukan di setiap daerah apabila jumlah penerima manfaat relatif sedikit.
Menurutnya, fasilitas yang sudah tersedia dan layak digunakan dapat menjadi alternatif untuk mendukung keberlangsungan program.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan maupun pengembangan fasilitas dapur MBG juga dapat memperoleh dukungan dari berbagai sumber pendanaan lain, seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, hingga kontribusi pihak swasta.
Kebijakan tersebut dinilai memiliki sejumlah keuntungan. Dari sisi efisiensi anggaran, pemanfaatan kantin sekolah dapat mengurangi kebutuhan pembangunan dapur baru yang memerlukan biaya konstruksi, pengadaan peralatan, hingga operasional tambahan.
Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti peningkatan kualitas menu makanan, distribusi bahan pangan, dan perluasan cakupan program.
Selain itu, kantin sekolah pada umumnya telah memiliki sarana dasar untuk pengolahan makanan. Fasilitas seperti area memasak, tempat penyimpanan bahan makanan, serta akses langsung kepada siswa sebagai penerima manfaat dinilai dapat mendukung pelaksanaan MBG secara lebih efektif.
Meski demikian, sejumlah tantangan tetap harus menjadi perhatian. Tidak semua kantin sekolah memiliki kapasitas dan standar yang sesuai untuk mendukung produksi makanan dalam jumlah besar.
Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas yang digunakan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta kualitas gizi yang telah ditetapkan.
Pengawasan juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan makanan, penyimpanan, hingga distribusi kepada siswa harus dilakukan sesuai prosedur agar kualitas makanan tetap terjaga.
Di sisi lain, pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur MBG juga berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Apabila bahan pangan dipasok dari petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal, program ini dapat menciptakan efek berganda yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Penggunaan fasilitas yang sudah tersedia juga dinilai lebih realistis untuk wilayah 3T yang kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan program tanpa harus menunggu pembangunan dapur baru yang memerlukan waktu cukup panjang.
Secara keseluruhan, pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi langkah yang efektif dan efisien apabila didukung oleh fasilitas yang memadai, pengawasan yang ketat, serta koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
Jika diterapkan dengan tepat, kebijakan ini berpotensi mempercepat pemerataan manfaat MBG sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.***
