BOGOR.POJOKSATU.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana untuk wilayah Provinsi Jawa Barat.

Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap potensi berbagai bencana yang kerap meningkat pada periode cuaca ekstrem, terutama menjelang musim hujan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah provinsi ingin memastikan setiap daerah memiliki kesiapsiagaan yang optimal, baik dari sisi personel, logistik, maupun koordinasi lintas sektor.

Dalam penetapan ini, terdapat 18 kabupaten di Jawa Barat yang masuk dalam cakupan status siaga darurat. Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki risiko bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, longsor, angin kencang, hingga bencana hidrometeorologi lainnya.

Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Bekasi menjadi tiga wilayah yang disorot karena tingkat kerawanan bencana yang lebih dominan dibanding daerah lain, baik dari sisi geografis maupun populasi penduduk.

Selain tiga wilayah tersebut, daftar kabupaten lainnya yang turut masuk dalam status siaga darurat meliputi Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, serta Kuningan.

Masing-masing daerah ini memiliki karakteristik risiko bencana yang berbeda, mulai dari lereng perbukitan yang rawan longsor hingga kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob dan gelombang tinggi.

Penetapan siaga darurat ini juga menjadi bentuk dorongan agar pemerintah daerah di seluruh kabupaten tersebut memperkuat upaya mitigasi, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan pengecekan dan pembaruan terhadap sarana pendukung kebencanaan.

Dengan adanya status siaga ini, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga penanggulangan bencana diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan terarah ketika terjadi keadaan darurat.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk sigap dan responsif dalam menghadapi setiap potensi bencana yang mungkin terjadi.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin.

Dengan langkah preventif ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap seluruh daerah terdampak dapat memaksimalkan kesiapan mereka dan meminimalisir kerugian yang mungkin muncul akibat bencana. ***