BOGOR.POJOKSATU.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik datang dari politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi X DPR RI, Adian Napitupulu.
Adian menyoroti mekanisme operasional MBG yang saat ini mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai dapur penyedia makanan.
Menurut Adian, pemerintah seharusnya tidak perlu membangun dapur pusat baru dengan anggaran besar. Ia menilai, kantin-kantin sekolah yang sudah ada justru bisa diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
“Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG? Karyakan saja kantin-kantin sekolah itu. Mereka UMKM akan terdampak. Kenapa sih enggak mereka saja yang masak? Enggak butuh bangun bangunan besar berharga miliar-miliar,” cetus Adian.
Adian menilai, pemberdayaan kantin sekolah akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih luas. Sebab, kantin sekolah selama ini sudah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan ekonomi mikro di lingkungan sekolah.
Ia memaparkan, terdapat sekitar 400 ribu sekolah di seluruh Indonesia yang menjadi target sasaran program MBG.
Jika setiap sekolah memiliki rata-rata 3 hingga 8 unit kantin, maka program ini berpotensi menggerakkan jutaan pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah.
Berdasarkan simulasi tersebut, pemberdayaan kantin sekolah diproyeksikan dapat menyerap lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan bagi sekitar 1,2 juta pelaku usaha kantin di Indonesia.
Adian menilai, skema ini lebih dekat dengan semangat ekonomi kerakyatan. Dana program tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur dapur besar, tetapi langsung mengalir kepada pelaku UMKM yang sudah ada di sekolah.
Selain aspek ekonomi, Adian juga menyinggung soal pengawasan mutu makanan. Menurutnya, kantin sekolah lebih mudah diawasi karena berada langsung di lingkungan sekolah dan dekat dengan guru, orang tua, serta komunitas lokal.
Dengan keterlibatan pihak sekolah, kualitas makanan yang diberikan kepada siswa dinilai bisa lebih terkontrol. Risiko makanan tidak layak konsumsi hingga potensi keracunan massal pun dinilai dapat diminimalisasi.
Meski demikian, gagasan menjadikan kantin sekolah sebagai tulang punggung MBG tetap membutuhkan sistem pengawasan yang ketat. Mulai dari standar gizi, kebersihan dapur, sertifikasi pelaku usaha, hingga kontrol distribusi makanan harus dipastikan berjalan baik.
Perdebatan antara model SPPG dan pemberdayaan kantin sekolah kini menjadi salah satu isu penting dalam pelaksanaan MBG.
Di satu sisi, SPPG dianggap mampu membuat produksi makanan lebih terpusat dan terstandar. Namun di sisi lain, kantin sekolah dinilai lebih dekat dengan siswa, lebih menghidupkan UMKM lokal, dan tidak membutuhkan pembangunan gedung baru yang mahal.
Adian berharap pemerintah membuka ruang evaluasi agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada proyek infrastruktur, tetapi benar-benar memberi manfaat luas bagi siswa, sekolah, dan pelaku ekonomi kecil.
Menurutnya, jika kantin sekolah diberdayakan dengan sistem yang baik, program MBG bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat di lingkungan pendidikan.***
