BOGOR.POJOKSATU.id – Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial atau bansos di Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah merencanakan uji coba penyaluran bansos melalui skema transfer tunai pada kuartal I hingga kuartal II tahun 2027.
Sebelum uji coba dilakukan, pemerintah menargetkan proses pengolahan dan pemadanan data penerima dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Luhut mengatakan perhitungan sementara menunjukkan nilai bantuan dapat mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga.
Namun, angka tersebut belum merupakan nominal final bansos baru karena masih bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Penyalurannya juga tidak berarti seluruh masyarakat Indonesia otomatis akan mendapatkan uang tunai Rp5,4 juta.
Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya bahkan meluruskan informasi yang menyebut Rp5,4 juta akan dibagikan kepada seluruh WNI.
Angka tersebut berkaitan dengan estimasi akumulasi program perlindungan sosial, sehingga besaran yang diterima masing-masing keluarga dapat berbeda sesuai kelayakan dan program yang diterima.
Dalam sistem baru, pemerintah berencana memanfaatkan data Dukcapil dan teknologi digital untuk menentukan penerima yang benar-benar memenuhi kriteria.
Verifikasi juga dirancang menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.
Luhut menyebut pemerintah mempertimbangkan mekanisme kupon atau pembatasan tertentu agar bantuan digunakan untuk kebutuhan keluarga seperti telur, ayam, beras dan kebutuhan pokok.
Penggunaan bantuan untuk aktivitas seperti judi online maupun pembelian minuman keras akan dicegah melalui sistem tersebut.
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi tidak tercatat sebagai penerima nantinya juga disiapkan memiliki mekanisme sanggah.
Karena masih berupa rencana dan uji coba, masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi yang menyebut BLT Rp5,4 juta sudah dipastikan cair kepada semua warga pada 2027.***
