BOGOR.POJOKSATU.id - Pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN membuat perhatian publik kembali mengarah pada sejumlah polemik yang pernah menyeret lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai penggantinya.

Pergantian tersebut langsung dibaca publik sebagai sinyal evaluasi besar terhadap pelaksanaan MBG, salah satu program prioritas nasional yang bersentuhan langsung dengan anak-anak, sekolah, dapur layanan, hingga rantai pasok pangan.

Di media sosial, sejumlah unggahan kembali merangkum deretan kontroversi pengadaan yang disebut terjadi selama Dadan Hindayana menjabat.

Mulai dari anggaran jasa event organizer atau EO, dugaan dapur fiktif, pengadaan kaus kaki, seragam, alat makan, laptop, motor listrik, hingga aplikasi reviu MBG.

Salah satu sorotan terbesar adalah alokasi anggaran jasa EO yang disebut mencapai Rp113,9 miliar untuk berbagai kegiatan sepanjang 2025.

Data yang beredar menyebut anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah paket pekerjaan penyelenggaraan kegiatan. Isu ini sempat ramai karena publik mempertanyakan urgensi belanja EO dalam lembaga yang tugas utamanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat.

Dadan Hindayana sebelumnya sudah memberikan penjelasan. Ia menyebut penggunaan jasa EO dilakukan karena BGN merupakan lembaga baru yang masih berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional. Menurutnya, EO dipakai untuk membantu pelaksanaan kegiatan besar agar berjalan profesional dan efektif.

Selain EO, isu lain yang ikut disorot adalah dugaan adanya anggaran insentif untuk SPPG yang disebut belum atau tidak beroperasi di lapangan.

Isu ini memunculkan istilah “dapur fiktif” di ruang publik. Tuduhannya mengarah pada kemungkinan adanya aliran insentif untuk satuan layanan yang belum benar-benar berjalan.

Namun, tudingan seperti ini tetap membutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui audit dan pemeriksaan resmi. Sebab, tanpa data rinci mengenai lokasi, status operasional, penerima insentif, dan dokumen pencairan, informasi tersebut belum bisa dipastikan sebagai fakta final.

Polemik berikutnya adalah pengadaan kaus kaki yang disebut mencapai Rp6,9 miliar.

Dalam narasi yang beredar, harga kaus kaki dinilai terlalu tinggi karena disebut mencapai sekitar Rp100 ribu per pasang. Angka ini kemudian memicu kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prioritas utama program MBG yang seharusnya fokus pada kualitas makanan, dapur, distribusi, dan penerima manfaat.

BGN sebelumnya membantah bahwa pengadaan barang dilakukan secara berlebihan. Dalam keterangan resminya, Dadan menyebut pengadaan kaus kaki, laptop, dan alat makan dilakukan sesuai kebutuhan riil di lapangan dan bukan dalam jumlah fantastis seperti yang ramai beredar.

Tak berhenti di sana, pengadaan seragam juga menjadi bahan perbincangan.

Publik menyoroti pengadaan seragam dan aksesori karena dinilai berpotensi membebani anggaran jika tidak dikelola secara efisien. Kritik yang muncul bukan hanya soal barangnya, tetapi soal skala belanja, harga satuan, dan relevansinya terhadap tujuan utama MBG.

Isu lain yang lebih besar adalah pengadaan alat makan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Dalam unggahan yang beredar, disebut ada dugaan anggaran alat makan berupa piring dan sendok untuk SPPG di DI Yogyakarta yang membengkak hingga mencapai Rp4,19 triliun. Angka ini memicu keheranan publik karena dinilai sangat besar untuk kebutuhan peralatan makan.

Namun, klaim sebesar ini perlu diperlakukan hati-hati dan menunggu verifikasi dokumen resmi. Jika benar, publik berhak meminta penjelasan rinci. Jika keliru, pemerintah perlu segera meluruskan agar tidak berkembang menjadi disinformasi.

Pengadaan laptop juga ikut menjadi sorotan. Narasi yang beredar menyebut adanya dugaan mark-up harga laptop senilai Rp24 juta per unit dan desakan agar dilakukan audit transparan.

BGN sebelumnya menyampaikan bahwa sepanjang 2025, pengadaan laptop dilakukan sebanyak sekitar 5.000 unit, bukan 32.000 unit seperti yang sempat beredar. Penjelasan ini menjadi bagian dari bantahan BGN terhadap narasi pengadaan yang dianggap tidak akurat.

Selain itu, publik juga menyoroti rencana atau pengadaan 25.000 motor listrik untuk kepala SPPG.

Kritik muncul karena pengadaan kendaraan tersebut dinilai tidak langsung menyentuh kebutuhan pangan anak. Sebagian pihak mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu lebih mendesak dibanding peningkatan kualitas bahan makanan, pengawasan dapur, atau distribusi MBG di daerah.

Polemik lain yang juga mencuat adalah anggaran teknologi informasi untuk aplikasi reviu MBG.

Dalam unggahan yang beredar, aplikasi milik BGN disebut menjadi sorotan setelah muncul informasi anggaran pengembangan teknologi informasi mencapai Rp1,2 triliun.

Jika benar, angka tersebut tentu membutuhkan penjelasan yang sangat rinci. Mulai dari komponen belanja, sistem yang dibangun, keamanan data, cakupan nasional, vendor, hingga manfaat langsung bagi pengawasan program MBG.

Deretan isu tersebut membuat publik kini menaruh ekspektasi besar kepada kepemimpinan baru BGN.

Nanik S Deyang tidak hanya mewarisi program besar, tetapi juga mewarisi pekerjaan rumah komunikasi, transparansi, dan tata kelola.

Sebab, program MBG bukan program kecil. Di dalamnya ada uang negara, dapur layanan, rantai pasok pangan, koperasi, petani, sekolah, anak-anak, dan kepercayaan publik.

Karena itu, perombakan pimpinan BGN seharusnya tidak berhenti pada pergantian nama pejabat.

Publik membutuhkan jawaban yang lebih jelas: mana isu yang benar, mana yang keliru, mana yang sedang diaudit, dan apa langkah perbaikan yang akan dilakukan.

Jika BGN ingin memulihkan kepercayaan publik, jalan paling kuat bukan sekadar membantah.

Yang dibutuhkan adalah membuka data, menjelaskan skema pengadaan, memperkuat audit, dan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali ke tujuan utama program: memberi makanan bergizi yang layak, aman, dan tepat sasaran. ***