POJOKBOGOR.id – Ruang digital Jawa Barat masih dipadati kabar palsu.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat peredaran hoaks pada 2025 melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan literasi digital masih punya pekerjaan rumah besar.

Data Jabar Saber Hoaks (JSH) menunjukkan, sepanjang 2025 tercatat 1.584 temuan hoaks.

Angka ini melonjak 107,9 persen dibanding 2024 yang berada di 762 kasus.

Lonjakan tersebut menempatkan hoaks sebagai salah satu gangguan utama ekosistem informasi di Jawa Barat.

Penata Layanan Operasional, Pengelola Data dan Diseminasi JSH, Sandi Ibrahim Abdullah, menyebut Facebook masih menjadi kanal utama penyebaran hoaks.

WhatsApp menyusul di posisi berikutnya, sementara TikTok dan YouTube menunjukkan peningkatan signifikan sebagai medium penyebaran informasi menyesatkan.

Tak hanya medianya, jenis isu juga ikut bergeser.

Jika pada 2024 hoaks didominasi isu kriminalitas dan politik, maka pada 2025 isu figur justru menjadi yang terbanyak.

Modusnya beragam, namun sebagian besar berkaitan dengan penipuan.

“Isunya mulai dari bagi-bagi hadiah yang mengatasnamakan gubernur, pejabat, sampai public figure. Nama yang dipercaya publik sangat mudah dimanfaatkan, bahkan untuk mencuri data,” ujar Sandi, dikutip dari situs resmi Pemprov Jabar, Kamis (15/1/2026).

Masalah hoaks juga belum mereda di awal 2026.

Hingga pertengahan Januari, JSH telah memverifikasi 17 konten hoaks dari hasil pemantauan dan aduan masyarakat.

Seluruhnya dinyatakan tidak benar, sementara dua kasus lain masih dalam proses penanganan.

Dari sisi wilayah, pusat temuan hoaks turut mengalami pergeseran.

Pada 2024, Kota Bandung menjadi wilayah dengan kasus terbanyak.

Namun pada 2025, posisi tersebut bergeser ke Kabupaten Sukabumi.

Karakter hoaks yang dilaporkan masyarakat juga berubah.

Jika sebelumnya didominasi isu bantuan sosial dan layanan publik seperti tambahan BLT El Nino atau isu keamanan transportasi, kini hoaks lebih sensasional dan bermuatan penipuan.

Mulai dari klaim “air laut Indonesia membeku sebagai tanda kiamat” hingga iming-iming saldo e-toll gratis dan isu kebencanaan.

JSH menangani setiap temuan dengan pemantauan manual di media sosial serta membuka layanan aduan masyarakat.

Setiap laporan diverifikasi, lalu hasil klarifikasi dipublikasikan disertai imbauan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi palsu.

Pemerintah pun mengingatkan warga agar tidak tergesa-gesa membagikan informasi yang belum terverifikasi dan segera melaporkan konten mencurigakan melalui kanal resmi yang tersedia.