POJOKSATU.id, BOGOR - Animo masyarakat kota dan kabupaten Bogor untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja cukup tinggi. Namun pemerintah daerah kurang memberikan perhatian serius.

Tahun 2025 misalnya, BLK Kota Bogor sama sekali tidak mendapatkan alokasi anggaran pelatihan dari APBD. Bahkan, dana operasional pun tidak dianggarkan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi mengakui BLK Kota Bogor dan BLK Kabupaten Bogor kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Baca Juga: Tidak ada Suplai Material, Jalan Bomang Terancam Mangkrak Lagi

Meskipun begitu, BBPVP Bekasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker tidak bisa mengintervensi kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk BLK.

"Kabupaten dan kota Bogor itu memang binaan dari BBPVP Bekasi, namun untuk penganggaran itu terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Kita sebagai UPTP tidak bisa intervensi. Artinya itu memang sudah kebijakan pimpinan daerah masing-masing," ujar Kepala BBPVP Bekasi, Yose Rizal kepada Pojoksatu.id usai menghadiri Business Meet-up Tech Muda 3.0 di Hotel Aona, Jakarta Pusat pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Menurut Yose, pihaknya hanya bisa mengintervensi BLK binaannya dengan memberikan beberapa program pelatihan yang anggarannya bersumber dari APBN.

Baca Juga: Asperbang Nilai Tiga Direksi Perumda Tirta Pakuan Bisa Dilanjutkan, Ini Dasarnya

Di Kota Bogor misalnya, BBPVP Bekasi memberikan Project Based Learning (PBL) batch 1 sampai batch 3 yang dilaksanakan sejak September hingga November 2025.

"Di tahun ini memang ada penyelenggaran beberapa program pelatihan terkait dengan PBL. PBL ini ada yang dilaksanakan di beberapa BLK yang merupakan UPTD, termasuk Kota Bogor," ujar Yose.

Pria yang dilantik sebagai Kepala BBPVP pada 17 Juli 2025 ini menegaskan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar BLK binaannya lebih diperhatikan.

"Sebagai pembina, kami juga sedang melakukan koordinasi dengan beberapa daerah binaan. TVET (BLK) harus sama-sama kita berikan perhatian lebih dari tahun-tahun sebelumnya karena TVET ini yang bisa menjembatani angkatan kerja kita dengan dunia kerja," imbuhnya.

Baca Juga: Aksi Curanmor Bersenpi Berhasil Digagalkan Warga dan Petugas di Gunung Putri Bogor

Yose akan mengundang kepala Disnaker yang berada di wilayah binaannya untuk duduk bersama mencari solusi terhadap masalah-masalah BLK.

Selama ini, kata dia, pusat lebih banyak berkoordinasi dengan BLK. Padahal, BLK berada di bawah Disnaker. Karena itu, ke depan kepala Disnaker harus dilibatkan agar ikut bertanggung jawab dan tidak merasa dilangkahi.

Yose menegaskan bahwa BLK merupakan salah satu ujung tombak untuk mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, BLK juga berfungsi melakukan pengembangan usah mandiri serta membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jadi, memang ini perlu kita terus kampanyekan bahwa TVET harus mendapat perhatian serius dari pemerintah," pungkas Yose Rizal. ***