POJOKBOGOR.id - Bukan hanya sekolah sekolah Muhammadiyah, SMP PGRI 7 Kota Bogor juga terpaksa harus mengelus dada dengan aturan baru penambahan siswa negeri yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belum lama ini.

Syam Novian Kepala SMP PGRI 7 Kota Bogor, menyebutkan ada satu kelas yang kosong akibat sepinya calon siswa yang mendaftar ke sekolah itu.

"Di SMP PGRI 7 Kota Bogor hilang satu kelas, dan hanya terisi satu kelas saja dengan jumlah 24 murid," batin Syam Novian kepada Pojokbogor baru baru ini.

Baca Juga: Kabupaten Bogor masih Bersih dari Beras Oplosan

Seharusnya, tambah dia, jumlah murid dalam satu kelas ada 32 siswa, sedangkan tahun ini berkurang drastis menjadi 24 siswa, itu pun hanya satu kelas yang terisi.

Sementara itu, dia mengatakan, PGRI sangat komitmen sejak dulu, apapun kondisinya, honor dan gaji guru harus terbayarkan sesuai dengan hak yang diterima oleh mereka."Dengan kondisi jumlah murid yang masuk seperti ini, jujur agak kebingungan membayar honor dan gaji guru. Tapi itu sudah kewajiban kami," lirih dia.

Wakil Ketua YPLP PGRI Kota Bogor, Lela Hikmatullah, menyampaikan aturan dari Kementerian sudah sangat proporsional dengan menetapkan jumlah siswa dalam satu kelas seperti SD 28 siswa, SMP 32 siswa dan SMA 36 siswa.

Baca Juga: Mendagri Tito : Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor BUMD Terbaik di Indonesia

Hanya saja, muncul kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan menambahkan 14 murid dalam 1 kelas, jadi total 50 anak dalam 1 kelas, menimbulkan gejolak baru di tubuh PGRI Kota Bogor.

"Jika 14 murid dikalikan dengan 10 SMA negeri, jumlahnya sudah 1.400 yang tersedot oleh PAPS (program afirmatif)," tutur Lela saat ditemui Pojokbogor.

Dengan kondisi demikian Lela, hal itu sangat berimbas pada sekolah sekolah PGRI di Kota Bogor, lantaran kekurangan murid.

Baca Juga: Tampang Pelaku Begal di Bogor yang Duel Sama Driver Ojol, Begini Nasibnya Sekarang

"Kenapa kami "teriak"? Karena di PGRI juga banyak siswa kurang mampu. Dan untuk mendapatkan perlakukan yang sama, pihak sekolah memberikan subsidi kepada siswa tidak mampu tersebut, agar mendapatkan perlakuan yang sama," ungkap dia.

Tak hanya itu, banyak pengurus sekolah seperti TU dan guru yang harus digaji setiap bulannya bersumber dari SPP.

"Kami bingung bagaimana untuk honor guru nantinya," keluh Lela senada dengan Kepala SMP PGRI 7 Kota Bogor.