BOGOR, POJOKSATU.id - Pengendara yang biasa parkir di Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya pada sore hingga malam hari perlu bersiap. Pemerintah Kota Bogor merencanakan skema parkir malam di tiga kawasan itu mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyebut ketiga lokasi tersebut menjadi pertimbangan awal karena aktivitas parkirnya tergolong tinggi.
Titik-titik parkir malam nantinya dijaga petugas resmi, dan Pemkot berencana merekrut juru parkir baru untuk mendukung kebijakan ini.
Daftar lokasinya belum final. Menurut pemberitaan, Dinas Perhubungan Kota Bogor masih mendata titik-titik yang akan masuk skema parkir malam, dengan target rampung pada pertengahan November 2026.
Parkir malam menjadi bagian dari upaya Pemkot Bogor menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Jenal menargetkan pendapatan sektor ini naik dari Rp4 miliar pada 2026 menjadi Rp11 miliar pada 2027, atau hampir tiga kali lipat.
"Dari target Rp4 miliar, tahun depan saya targetkan bisa tembus Rp11 miliar," kata Jenal, seperti dilaporkan Pojoksatu Bogor.
Sebagai gambaran, sebelumnya melaporkan bahwa pada pertengahan 2026, pendapatan parkir tepi jalan Kota Bogor baru mencapai sekitar Rp2 miliar dari target Rp4 miliar.
Rencana parkir malam juga bukan hal baru. Pada awal September 2026, Kepala Dishub Kota Bogor Sujatmiko Baliarto menyampaikan rencana menambah 500 jukir khusus parkir malam, seperti diberitakan Bogor Today. Menurutnya, lokasi parkir malam yang selama ini lepas dari pengawasan akan dikelola untuk meningkatkan PAD.
Selain parkir malam, Pemkot Bogor mendorong pembayaran parkir secara digital lewat QRIS agar uang retribusi langsung masuk ke kas daerah. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menutup celah kebocoran pendapatan.
Pembenahan jukir sudah berjalan beberapa bulan terakhir. Pada Senin (3/8/2026), Jenal memimpin verifikasi jukir di Jalan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah. Hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan parkir di seluruh zona resmi milik Pemkot.
Semua kebijakan ini akan dipayungi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang tengah dibahas bersama DPRD Kota Bogor.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (14/10/2026), Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menekankan pentingnya integrasi data transaksi parkir secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum. Menurut Dedie, integrasi itu memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan, seperti dilaporkan Radar Bogor.
Pemkot juga menilai raperda tersebut perlu mengatur manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, hingga penertiban.



