POJOKBOGOR.id - Salah satu ulama sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Muhyiddin Junaidi, memuji sosok bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Dokter Raendi Rayendra.
Menurut KH. Muhyiddin Junaidi, Dokter Rayendra adalah sosok yang penuh dengan keikhlasan, kejujuran, dan kerja keras. Hal ini terlihat dari kesungguhannya dalam mempersiapkan diri untuk memimpin Kota Bogor.
"Yang pertama, Dokter Rayendra memiliki blueprint prioritas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Bogor, terutama di sektor kesehatan. Kesehatan sangat penting untuk mendukung umat Islam dalam meraih kekhusyuan dalam beribadah," ujar KH. Muhyiddin Junaidi.
Yang kedua, Kota Bogor membutuhkan pemimpin yang berani menerapkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ketiga, sebagai feeder city untuk Jakarta, mantan ibu kota Indonesia, diperlukan kreativitas tinggi dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga Bogor, sehingga kita tidak perlu bergantung pada daerah lain.
Baca Juga: Dinkes Kota Bogor Perketat Pengawasan Mpox, Serukan Kewaspadaan Masyarakat
Keempat, karena Bogor terdiri dari 94 persen muslim, maka event-event kebudayaan harus mencerminkan nilai-nilai keislaman.
"Semoga dengan niat ikhlas untuk berkhidmat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, niat beliau akan dipermudah oleh Allah SWT. Insya Allah, kita mendukung sepenuhnya tanpa ada iming-iming materi, hanya berdasarkan visi dan misi yang diusung," tegas KH. Muhyiddin Junaidi.
KH. Muhyiddin Junaidi juga menekankan bahwa seorang pemimpin seharusnya tumbuh dari bawah, bukan dari atas, atau dalam istilahnya, bottom-up, bukan top-down.
"Pemimpin yang berasal dari bawah biasanya lebih memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan keinginan warga, seperti yang terjadi di wilayah Jakarta," tambahnya.
KH. Muhyiddin Junaidi berharap, jika Dokter Rayendra terpilih sebagai Wali Kota Bogor, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di kota ini, terutama mengingat kedekatannya dengan Jakarta sebagai kota jasa.
"Fasilitas-fasilitas umum yang ada perlu dilengkapi dan pembangunan publik harus dilakukan secara seimbang," tandas KH. Muhyiddin Junaidi.***
