POJOKBOGOR.id - Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, dengan tegas meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor untuk menjaga netralitas selama masa kampanye Pilkada yang dimulai sejak 25 September.

Dalam apel yang digelar di Balaikota Bogor, Senin (30/9), Hery mengingatkan para ASN untuk tidak terlibat dalam kampanye politik, karena sanksi berat menanti mereka yang melanggar.

“Saya mengimbau seluruh ASN menghindari kampanye, karena sanksinya bisa dicopot dari jabatan,” ujar Hery.

Selain menyoroti pentingnya netralitas ASN, Hery juga menggarisbawahi makna disiplin dalam apel yang rutin digelar Pemkot Bogor.

Ia mengutip kalimat dari Mike Tyson untuk memperkuat pesannya: "Disiplin adalah melakukan hal yang tidak menyenangkan dengan cara yang menyenangkan. Seperti tersenyum saat apel pagi meski mungkin tidak suka, tapi ini adalah bagian dari komitmen."

Memasuki bulan Oktober, Hery mengingatkan bahwa triwulan keempat merupakan periode krusial di akhir tahun. Banyak program harus segera dieksekusi, dan percepatan penyerapan anggaran menjadi prioritas.

Ia menegaskan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk konsisten dalam menjalankan program yang sudah direncanakan sejak awal tahun, dan tidak menjadikan anggaran hanya formalitas.

"Saya minta seluruh OPD konsisten. Arus kas yang direncanakan sejak awal jangan hanya formalitas, tapi benar-benar dipikirkan. Terlalu sering kita terjebak pada kebiasaan ini tanpa solusi konkret," kata Hery.

Hery juga meminta OPD untuk mempercepat pelaksanaan program yang belum terlaksana, serta segera melaporkan kesulitan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran kepada pimpinan dan Sekda Kota Bogor.

"Saya berharap penyerapan anggaran tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menutup arahannya, Hery menyampaikan bahwa Pemkot Bogor sedang memfinalisasi rencana tahun 2025.

Ia meminta agar perencanaan triwulan maupun bulanan tahun depan dicermati dengan baik agar tidak terjadi penundaan dalam pelaksanaan.

Jika ada program yang sering meleset, penempatannya harus dievaluasi.

"Perencanaan yang sering meleset harus dipertimbangkan, jangan ditempatkan di triwulan awal, meskipun kadang hal ini berkaitan dengan aturan dan dukungan dari Pemerintah Pusat," pungkasnya.***