POJOKBOGOR.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya memperkuat layanan transportasi publik melalui Program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan.

Dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Negara, Cirebon, Rabu (7/5/2025), Pemkot Bogor resmi mengusulkan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk kelanjutan program tersebut.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang hadir dalam Musrenbang, menegaskan bahwa pengajuan dana tersebut menjadi langkah strategis agar program BTS Biskita Transpakuan dapat masuk dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi Jabar tahun 2026.

“BisKita Transpakuan kami usulkan menjadi program baru dalam Musrenbang 2026. Apalagi Pemprov Jabar juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan transportasi, sehingga ini bisa menjadi sinergi yang baik,” ujar Jenal.

Saat ini, layanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor masih terbatas. Dengan anggaran dari APBD sebesar Rp10 miliar, hanya dua koridor yang bisa beroperasi dengan total 17 armada.

Hal ini belum mencukupi kebutuhan transportasi masyarakat secara menyeluruh.

Pemkot Bogor berencana memperluas cakupan layanan pada semester kedua 2025 dengan tambahan dana dari APBD Perubahan senilai Rp11 miliar.

Namun, dukungan dari Pemerintah Provinsi dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan dan ekspansi layanan transportasi ramah lingkungan ini.

Program BTS sendiri merupakan skema pembiayaan layanan transportasi publik yang menempatkan pemerintah sebagai pembeli layanan dari operator bus, sehingga tarif bagi pengguna bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan gratis.

Dengan pengajuan anggaran Rp25 miliar ke Provinsi Jabar, Pemkot Bogor berharap bisa mengoperasikan lebih banyak koridor dan armada guna meningkatkan mobilitas warga serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.***