POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyampaikan evaluasi kepada World Bank dalam Forum Diskusi Terbuka di Park Hyatt Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Sebagai satu-satunya pemerintah daerah yang diundang, Pemkot Bogor melalui Sekretaris Daerah Syarifah Sofiah menyoroti isu desentralisasi, otonomi daerah, dan evaluasi penganggaran World Bank.
Syarifah menekankan bahwa persentase penganggaran oleh World Bank sebaiknya disesuaikan dengan kondisi atau kinerja masing-masing daerah.
"Semisal ada beberapa plafon anggaran yang sifatnya wajib. Seperti pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan 10 persen. Itu dievaluasi, karena di setiap daerah kebutuhannya berbeda. Sebab di Indonesia ada 512 kabupaten atau kota dankinerjanya berbeda-beda," ujar Syarifah.
Baca Juga: Ojek Online Sentul City Deklarasi Dukung Ade Wardhana Jadi Calon Bupati Bogor 2024
Oleh karena itu, dirinya mendorong agar persoalan yang menjadi masalah utama di suatu daerah mendapat perhatian yang lebih besar.
Konsep yang disarankannya melalui cluster yang disesuaikan pada kemampuan, potensi, dan masalah wilayah tersebut.
Clustering itu berpatokan pada kinerja daerah untuk menentukan berapa persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) itu yang diturunkan ke daerah-daerah.
Contohnya Kota Bogor, selain pendidikan dan kesehatan ada juga masalah transportasi, persampahan, hingga sanitasi.
Baca Juga: Rumah di Ciomas Disatroni Rampok, Laptop Hingga Motor Raib
"Permasalahan tersebut yang kemudian harusnya bisa dioptimalkan dalam penyusunan anggaran oleh World Bank, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas sebagai bahan kebijakan," katanya.
Sebagai informasi, forum terbuka itu digelar World Bank untuk mengkaji, mengembangkan, serta evaluasi mengenai desentralisasi keuangan publik, baik di pemerintah pusat maupun daerah.***
