POJOKBOGOR.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui tim yang dibentuk oleh Penjabat Gubernur, telah memberikan asistensi teknis kepada Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program strategis.
Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mempercepat penanganan isu-isu strategis nasional yang menjadi perhatian di Jawa Barat.
Ketua tim dari provinsi, yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Yudi Kuncoro, melakukan kunjungan ke Balai Kota Bogor dengan didampingi oleh beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi pada Rabu (7/8/2024),
"Pendampingan ini tujuannya adalah untuk membantu tugas Gubernur Jawa Barat dalam percepatan pelaksanaan penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan program strategis lainnya di daerah Provinsi Jawa Barat," kata Yudi.
Tim ini, sambung Yudi, juga memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap isu-isu tersebut. Sehingga, bisa memunculkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan akan hal itu.
Sehingga, beberapa Dinas di lingkup Pemkot Bogor yang berkaitan akan isu-isu tersebut juga ikut dihadiri dalam forum. Terutama terkait dukungan data dan rencana aksi ke depan maupun yang sudah dikerjakan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, juga menyatakan dukungan penuh Pemkot Bogor terhadap tim pendamping yang dibentuk oleh Pj Gubernur Jawa Barat tersebut.
Dalam pernyataan pada Rabu (7/8/2024), Hery menegaskan bahwa seluruh dinas terkait di Pemkot Bogor akan bekerja sama secara terbuka dalam penyediaan data yang diperlukan.
"Pemkot Bogor akan memberikan akses penuh kepada tim pendamping untuk memperoleh data yang diperlukan.
Dinas-dinas diharapkan aktif membantu, agar data ini bisa disampaikan kepada Pak Sekda dan Pj Gubernur Jawa Barat," ujar Hery.
Hery juga mengapresiasi pembentukan tim khusus oleh Pj Gubernur, yang dianggap sebagai langkah positif untuk mempercepat penanganan isu-isu penting di wilayah Jawa Barat.
Dukungan ini diharapkan dapat memperlancar proses penyelesaian masalah dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi.***
