POJOKBOGOR.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan kembali pentingnya percepatan operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Nambo di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
Proyek strategis lingkungan ini dinilai krusial untuk mempercepat solusi pengelolaan sampah di Jawa Barat.
Dalam rapat tindak lanjut di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jakarta Selatan, Senin (8/9), Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyampaikan bahwa keberlanjutan RDF Nambo sepenuhnya menunggu langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pertemuan ini menindaklanjuti kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup ke TPPAS Nambo bulan lalu. Posisi kami kini tinggal menunggu kesiapan provinsi,” ujar Denny, dikutip dari laman resmi Pemkot Bogor.
Menurutnya, kehadiran RDF Nambo sangat ditunggu banyak daerah di Jawa Barat yang saat ini menghadapi tekanan serius soal pengelolaan sampah.
Dengan fasilitas ini, sampah tidak hanya berkurang, tetapi juga bisa dimanfaatkan menjadi energi alternatif pengganti batu bara untuk industri semen.
“Kota dan kabupaten lain juga sangat menunggu efektivitas Nambo. Kami berharap pemerintah provinsi bisa mempercepat tindak lanjut agar manfaatnya bisa dirasakan bersama,” kata Denny.
Meski begitu, Kota Bogor masih bergantung pada TPA Galuga sebagai solusi utama pengelolaan sampah.
Dari total lahan 38 hektare, baru 8 hektare yang digunakan, sehingga secara teknis masih mampu menampung sampah.
Namun, Denny menilai RDF Nambo akan memberikan dampak lebih signifikan karena mengurangi beban TPA sekaligus menghadirkan solusi ramah lingkungan.
“Kalau Nambo segera aktif, beban pengelolaan sampah akan lebih ringan dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan teknologi RDF, sampah perkotaan tidak lagi semata-mata menjadi masalah, tetapi bisa menjadi sumber energi alternatif.
Proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru transformasi pengelolaan sampah di Jawa Barat.
