POJOKSATU.id - Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi UMKM, untuk mengantisipasi angka pengangguran di Bumi Tegar Beriman.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muah Khalim mengungkapkan, hal tersebut dilakukan seriring dengan adanya kabar sejumlah perusahaan besar akan meninggalkan Kabupaten Bogor.
Menurut Muad, penguatan UMKM menjadi solusi terbaik untuk mengatasi pengangguran dan memulai memandirikan masyarakat dengan usaha kecil mereka.
"Selain SKPD yang mebidangi persoalan Industri dan UMKM, Komisi II DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi UMKM juga harus turut aktif dalam membesarkan UMKM di Kabupaten Bogor dengan cara memaksimalkan anggaran dan mengoptimalkan program-program strategis," kata Muad.
“Ini terkait dengan UMKM di Komisi II. Ini harusnya didorong besar oleh UMKM, bagaimana mengatasi pengangguran. Ya dengan UMKM, tidak ada jalan lain untuk atasi itu. Kita harus siap alokasikan anggaran untuk UMKM, supaya tenaga kerja kita menjadi mandiri,” sambung dia.
Muad juga menilai persoalan pengangguran di Kabupaten Bogor tak akan teratasi jika pemerintah daerah serta masyarakat bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar.
“Jangan pernah bergantung pada perusahaan, tidak akan pernah mandiri kalau kita bergantung pada perusahaan. Saya dari dulu tidak suka ketergantungan kepada pekerja di perusahaan. Maunya orang kita jadi pengusaha mandiri,” kata dia.
Pengusaha-pengusaha besar akan sangat menghitung untung-rugi saat melakukan investasi di suatu daerah. Sehingga wajar, jika para pengusaha memilih hengkang di daerah yang Upah Minimum Kabupaten (UMK) tinggi ke daerah uang UMK-nya lebih rendah.
“Iya masalahnya UMK, contoh UMK di kita Rp4,5 juta, sementara di Jateng sekitar Rp1,9 juta. Seperti perusahaan di Cileungsi karyawanya 5000, kalau selisihnya Rp2.5 juta perbulan mereka bisa hemat RP12.5 miliar. Makanya dia pindah ke Jateng,” katanya.
(Rishad Noviansyah)
