Kelurahan Cilendek Barat Jemput Bola hingga Tengah Malam, Percepat Aktivasi IKD dan Digitalisasi Bansos

BOGOR, POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, terus mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pelayanan di kantor kelurahan hingga jemput bola ke lingkungan warga, bahkan sampai tengah malam.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program kerja Kelurahan Cilendek Barat yang digelar di aula kelurahan, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perangkat daerah, PWI Kota Bogor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta insan pers.

Lurah Cilendek Barat, Otong Soekandar, menjelaskan bahwa wilayahnya merupakan satu dari 16 kelurahan di Kecamatan Bogor Barat. Dengan luas mencapai 174,8 hektare atau sekitar 1,748 kilometer persegi, Cilendek Barat terbagi menjadi 18 RW dan 78 RT.

Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah penduduk Cilendek Barat mencapai 21.130 jiwa, terdiri atas 10.572 laki-laki dan 10.558 perempuan. Mereka tercatat dalam 6.960 kepala keluarga (KK).

Otong menegaskan, pihak kelurahan berkomitmen memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif kepada masyarakat, termasuk ketika menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

“Sebagai pelayan masyarakat, kami senantiasa berani menghadapi berbagai karakter warga. Sekalipun ada dinamika atau emosi, kami tidak boleh terpancing. Kami tetap mengedepankan pelayanan prima,” ujar Otong.

Petugas Layani Warga hingga Pukul 24.00 WIB

Dalam upaya mempercepat aktivasi IKD, Kelurahan Cilendek Barat tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor. Petugas juga melakukan pendekatan langsung ke masyarakat melalui program jemput bola dari satu RW ke RW lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk memudahkan warga yang memiliki keterbatasan waktu dan tidak dapat mengurus administrasi kependudukan selama jam kerja.

Otong mengungkapkan, petugas kelurahan bahkan memberikan pelayanan hingga pukul 24.00 WIB di RW 16 pada malam sebelum kegiatan sosialisasi berlangsung.

“Kami lakukan jemput bola ke wilayah-wilayah. Bahkan seperti semalam, petugas kami melayani warga hingga pukul 24.00 WIB di RW 16. Ini bentuk niat kami membantu warga yang tidak memiliki waktu datang ke kantor kelurahan pada jam kerja,” jelasnya.

Menurutnya, pelayanan langsung ke lingkungan warga menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan aktivasi IKD sekaligus mendukung penerapan digitalisasi perlindungan sosial.

Kota Bogor Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos

Sementara itu, Kepala Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Bogor, Rully Hasanul Basri, mengatakan Kota Bogor ditunjuk sebagai salah satu wilayah percontohan atau pilot project percepatan dan perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketepatan data penerima bantuan sekaligus memperkuat transparansi penyaluran bansos.

Rully menjelaskan, integrasi Identitas Kependudukan Digital dengan aplikasi Perlinsos memungkinkan masyarakat mengusulkan bantuan sosial secara mandiri melalui telepon pintar setelah melakukan aktivasi IKD dengan bantuan petugas.

“Transformasi dari KTP fisik ke IKD menjadi kunci. Melalui integrasi aplikasi Perlinsos, masyarakat kini bisa mengusulkan bansos secara mandiri dari smartphone masing-masing setelah melakukan aktivasi IKD melalui petugas,” ungkap Rully.

Ia menambahkan, warga yang telah mengaktifkan IKD dapat berperan sebagai Agen Perisai, yakni partisipan yang membantu mengusulkan masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk warga miskin, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas yang belum tersentuh program bantuan sosial.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga ikut berperan dalam mengidentifikasi warga yang layak memperoleh bantuan.

Verifikasi Data Diklaim Lebih Cepat

Rully menyebutkan, sistem digitalisasi Perlinsos dilengkapi proses verifikasi wajah dan penilaian kelayakan yang diklaim dapat memberikan hasil awal dalam waktu kurang dari satu menit.

Sistem tersebut juga menyediakan mekanisme sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Dengan demikian, masyarakat maupun agen dapat melaporkan persoalan yang muncul dalam proses verifikasi melalui aplikasi.

Upaya ini menjadi bagian dari pembenahan data penerima bansos agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan identitas maupun ketidaksesuaian data kependudukan.

Pemutakhiran data secara menyeluruh menyasar penduduk dalam kelompok desil 1 hingga desil 10. Langkah tersebut ditujukan untuk membersihkan dan memvalidasi data sekitar 1,16 juta jiwa penduduk Kota Bogor.

Pemerintah berharap proses pemutakhiran tersebut dapat menghasilkan basis data penerima manfaat yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan menjelang penyaluran bansos tahun anggaran 2027.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Pekerja Sosial Muda Dinas Sosial Kota Bogor, Priatna, serta jajaran pengurus LPM Cilendek Barat. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab bersama awak media dan foto bersama seluruh peserta.