KOTA BOGOR, POJOKBOGOR.id - Wali Kota Bogor Dedie Rachim meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor memperketat efisiensi anggaran menjelang akhir tahun 2026.
Kegiatan yang dinilai tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu dua bulan ke depan diminta untuk dipertimbangkan kembali, terutama proyek yang belum memasuki proses lelang.
Arahan tersebut disampaikan Dedie saat peluncuran Sistem Monitoring dan Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (Smart KKI), yang dirangkaikan dengan evaluasi realisasi keuangan daerah, persiapan APBD Tahun Anggaran 2027, serta penyerapan Perubahan DPA TA 2026.
Kegiatan berlangsung di Swiss-Belhotel, Jalan Salak, Kota Bogor, Senin (2/11/2026).
Dedie menilai sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun ini harus dimanfaatkan secara cermat. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu memastikan program yang dijalankan benar-benar dapat diselesaikan sesuai target APBD Perubahan 2026.
Dedie meminta sistem tersebut terus dikembangkan dan dievaluasi dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Langkah ini diperlukan agar penerapannya berjalan optimal sekaligus mampu mengantisipasi berbagai kendala teknis di lapangan.
"Selamat, kita luncurkan Smart KKI, semoga lancar dan sukses. Ini menjadi salah satu inovasi Kota Bogor dan kalau ini bisa terlaksana pasti akan banyak orang untuk belajar ke Kota Bogor," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menyampaikan bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2026.
Peluncuran Smart KKI tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bogor dalam mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai target hingga penghujung tahun.
