POJOKBOGOR.id - HMI MPO Cabang Kota Bogor melakukan unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Senin 1 Agustus 2025.

Aksi HMI MPO Kota Bogor yang hanya berlangsung sekitar 10 menit itu di selingi dengan simbol perdamaian, saat massa mahasiswa memberikan bunga kepada sejumlah polisi wanita (Polwan) yang berjaga di lokasi.

Ketua HMI MPO Kota Bogor, Sirhan Umasugi, mengatakan langkah ini dipilih sebagai respon situasi nasional dan instruksi Presiden Prabowo yang meminta aparat menindak tegas demonstran anarkis.

Baca Juga: Pemkab Bogor Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh Selama Dua Hari

"Karena itu, inisiatif HMI MPO Kota Bogor adalah aksi damai, yang mengajak seluruh elemen masyarakat kembali pada persoalan utama di DPR maupun di tubuh kekuasaan hari ini,” ujar Sirhan.

Menurutnya, isu utama yang harus segera diselesaikan adalah pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka mendesak Presiden Prabowo agar segera mengesahkannya.

"Jangan diulur-ulur, karena ini menyangkut kepentingan rakyat,” tegasnya.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Gaungkan Semangat Persatuan sebagai Benteng Pertahanan Terakhir Indonesia

Lebih lanjut, Sirhan menilai respons pemerintah maupun DPR tidak pernah secara terbuka mengakomodir kepentingan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, tetap fokus pada substansi persoalan.

Terkait aksi-aksi anarkis yang marak di berbagai daerah, Sirhan menyebut itu terjadi akibat akumulasi kekesalan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Baca Juga: Skybridge Stasiun Bogor Terintegrasi dengan Stasiun Paledang dan Alun Alun, Kini Sudah Bisa Dipakai

“Misalnya kenaikan pajak di daerah yang dipaksakan, itu dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Maka kebijakan efisiensi harus dievaluasi besar-besaran,” jelasnya.

Meski begitu, HMI MPO Kota Bogor menegaskan sikapnya menolak kekerasan. Gerakan mahasiswa adalah gerakan moral dan kemanusiaan. "Kalau aksi sudah menargetkan adanya korban, maka apa bedanya dengan pemerintah yang zalim kepada rakyat?” pungkasnya.