BOGOR.POJOKSATU.id - Drama bansos di Kota Bogor seolah tak ada usainya, bantuan yang seharusnya menjadi penopang hidup bagi warga miskin dan rentan justru dimanfaatkan untuk hal yang tidak seharusnya hingga banyak penerima yang salah sasaran.
Fenomena ini memicu kekhawatiran berbagai pihak dan mendorong pemerintah setempat mengambil langkah cepat dan tegas demi menjaga kredibilitas program bansos.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menanggapi serius situasi ini dengan menginstruksikan seluruh lurah di Kota Bogor untuk segera melakukan pembaruan dan verifikasi ulang data kependudukan, khususnya yang terkait dengan penerima bantuan sosial.
Langkah ini dianggap krusial agar program bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Jangan sampai seperti yang diberitakan, di mana ada 15 juta penerima PKH yang justru menggunakan bantuan untuk judi online. Ini tidak boleh terjadi di Kota Bogor,” tegas Dedie.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Kecamatan Bogor Selatan tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah transaksi judi online terbesar di Indonesia.
Lebih dari 3.700 warga diduga terlibat, dengan total transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Fakta ini cukup mengejutkan dan memunculkan pertanyaan besar apakah sebagian dana bantuan sosial mengalir ke praktik perjudian digital?
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bogor membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memberantas judi online dan menerbitkan surat edaran yang melarang keras para aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat umum terlibat dalam kegiatan tersebut.
Satgas ini melibatkan lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Di tengah pusaran drama ini, Wali Kota Dedie menekankan bahwa peran lurah sangat vital. Mereka adalah pihak yang paling mengetahui kondisi nyata warganya.
Karena itu, Dedie meminta proses verifikasi bansos dilakukan dengan teliti, adil, dan bebas dari unsur subjektivitas.
Tujuannya bukan hanya memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menanggapi hal tersebut ternyata banyak netizen mengatakan jika penerima bansos justru malah salah sasaran. Sebab ada masyarakat yang hidupnya mencukupi justru yang mendapatkan dana bantuan.
Sedangkan disisi lain ada masyarakat yang belum berkecukupan semua dana bansosnya dicabut. Hal tersebut dirasa netizen sangat tidak adil. ***
