BOGOR.POJOKSATU.id - Seperti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Walikota Bogor, Dedie A. Rachim menegaskan komitmennya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis atau yang bisa juga disebut dengan MBG.

Dimana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur utama juga terus ditambah pemerintah pusat dan setempat demi MBG menjangkau sekolah lain yang belum dapat.

Walikota Bogor, Dedie A. Rachim juga bahkan mengajak jajaran seluruh lapisan perangkat daerah, termasuk enam camat di Kota Bogor, untuk meninjau langsung operasional dapur SPPG yang berlokasi di Bosowa Bina Insani, Jalan Sholeh Iskandar, pada Senin, 21 April 2025.

Dalam tinjauannya tersebut, ia mendengarkan dengan seksama pemaparan dari pengelola dapur serta berbagai pihak sekolah.

Baca Juga: Kick Off Program MBG untuk Bumil dan Balita, DPRD Kota Bogor Siap Dukung Inisiatif Mendukbangga

Dedie mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 120.000 pelajar di Kota Bogor yang menjadi sasaran utama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk bisa menjangkau seluruh siswa tersebut, diperlukan setidaknya 82 dapur layanan, dengan asumsi satu dapur mampu menangani antara 2.000 hingga 3.000 anak.

“Kami sedang mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk para camat, agar mulai melakukan pemetaan kebutuhan dapur dengan mengacu pada data Dapodik. Kami tengah mengkaji mekanisme pelaksanaannya, mulai dari kapasitas operasional hingga tata kelola sistemnya,” jelas Dedie.

Program ini sendiri mulai dijalankan sejak Januari 2025, dan hingga kini Kota Bogor telah mengoperasikan empat dapur layanan SPPG secara aktif. Dalam waktu dekat, direncanakan dua dapur tambahan akan mulai beroperasi pada bulan Agustus.

Baca Juga: IPB Luncurkan Center of Excellence Makan Bergizi Gratis

Dedie menekankan bahwa perluasan cakupan layanan MBG tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kerja sama erat antara berbagai pihak, termasuk pemilik lahan, penyedia dapur serta peralatan, hingga penyedia jasa logistik.

“Program ini memiliki potensi besar, namun implementasinya sangat bergantung pada sinergi lintas sektor,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset milik Pemkot yang dikelola oleh BUMD sebagai lokasi strategis untuk pembangunan dapur MBG.

Namun demikian, Dedie mengingatkan bahwa seluruh proses pelaksanaan program harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Dari proses pengadaan, pendistribusian, hingga pengelolaan sumber daya manusia, semuanya harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Sekda Kabupaten Bogor Monitoring Program Makan Bergizi Gratis

“Karena kita menggunakan dana publik, maka seluruh tata kelolanya harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Mulai dari administrasi, pengelolaan logistik, sampai pengaturan tenaga kerja, harus dilakukan dengan tertib,” tegasnya.

Ia mengakhiri dengan menekankan bahwa program MBG merupakan langkah strategis yang sangat bernilai, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada kolaborasi menyeluruh dan kesiapan SDM yang kompeten di setiap lini. ***