BOGOR.POJOKSATU.id - Fenomena baru muncul di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Pemerintah daerah mulai mendeteksi adanya warga yang diduga sengaja 'memiskinkan diri' demi mendapatkan akses bantuan sosial atau bansos dari pemerintah.

Temuan ini semakin mencuat setelah petugas Dinas Sosial (Dinsos) melakukan verifikasi ulang data penerima bansos yang tersebar di berbagai kecamatan.

Kasus terbaru ditemukan ketika petugas Dinsos Kabupaten Bogor melakukan pemasangan stiker keluarga miskin di rumah-rumah yang tercatat sebagai penerima manfaat.

Saat tiba di salah satu lokasi, petugas mendapati situasi yang sangat janggal: rumah yang secara kasat mata tergolong mewah, lengkap dengan mobil Mitsubishi Xpander berwarna putih yang terparkir rapi di halamannya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf, membenarkan temuan tersebut. Ia menyebut kondisi ini bukan hanya satu atau dua kali terjadi, tetapi mulai terlihat sebagai pola yang berulang.

“Betul, minggu lalu petugas kami menemukan rumah yang bagus dan memiliki kendaraan pribadi, padahal penerimanya tercatat sebagai keluarga miskin,” ujarnya.

Menurut Farid, fenomena ini terjadi karena sebagian warga ingin mempertahankan status penerima bansos meskipun kondisi ekonomi mereka telah membaik, atau bahkan sejak awal tidak memenuhi kriteria.

Tidak sedikit yang sengaja mengosongkan rekening, meminjam alamat, hingga memanipulasi data agar tampak layak menerima bantuan.

Pihak Dinsos menilai, tindakan tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menutup kesempatan bagi warga lain yang benar-benar membutuhkan.

Akibatnya, warga miskin yang seharusnya masuk daftar justru terpinggirkan karena kuota bantuan diserap oleh mereka yang tidak layak.

Farid menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi praktik semacam ini. Setiap temuan ketidaksesuaian data akan langsung ditindaklanjuti dengan pengusulan penghapusan dari daftar penerima.

“Nama-nama yang seperti ini pasti akan kami ajukan untuk dicabut. Bansos itu hak warga yang benar-benar membutuhkan, bukan yang pura-pura miskin,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ke depan verifikasi lapangan akan semakin ketat, termasuk pengecekan kondisi rumah, aset, hingga kendaraan.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan silang dengan instansi lain agar data penerima bansos lebih akurat.

Fenomena warga yang berpura-pura miskin ini kini menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai bahwa kebiasaan tersebut muncul akibat longgarnya sistem pendataan sebelumnya.

Namun, sebagian warga lain berpendapat bahwa tekanan ekonomi pascapandemi membuat masyarakat berlomba-lomba mencari bantuan tambahan dari pemerintah.

Apa pun alasannya, praktik memalsukan kondisi ekonomi demi mendapatkan bansos tentu bukan hal sepele.

Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk memperketat pengawasan demi memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, sementara masyarakat diimbau untuk menjaga kejujuran demi keadilan bersama. ***