BOGOR.POJOKSATU.id - Pemerintah kembali memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan hunian bagi pekerja melalui program subsidi rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Di Kabupaten Bogor, sosialisasi program ini digelar secara masif, salah satunya berlangsung di Aula Dinas Ketenagakerjaan pada Rabu, 2 Juli 2025, yang dihadiri puluhan perwakilan perusahaan dari berbagai sektor.
Program FLPP difokuskan untuk menjangkau segmen pekerja non-aparatur sipil negara (non-ASN), termasuk buruh dan tenaga kerja informal yang belum memiliki rumah.
Kepala Sub Divisi Pemasaran BP Tapera, Ikhsan Damalik, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR.
“Untuk tahun 2025, kami menargetkan sebanyak 30 ribu unit rumah FLPP untuk kalangan pekerja. Ini adalah bagian dari pembagian segmen penerima manfaat yang diarahkan langsung oleh Menteri PUPR,” ungkap Ikhsan.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi program FLPP secara nasional sudah mencapai angka 120 ribu unit. Kabupaten Bogor disebut sebagai salah satu daerah prioritas karena tingginya potensi dan jumlah pekerja yang membutuhkan hunian layak.
Total rumah subsidi yang tersedia di tingkat nasional mencapai 700 ribu unit, yang dapat dipantau secara daring melalui aplikasi SiKumbang.
Beberapa pengembang yang ikut ambil bagian dalam program ini di Kabupaten Bogor antara lain Pesona Kahuripan, Majaya Residence, dan Sukma Indah Residence.
Unit rumah yang ditawarkan memiliki tipe standar dengan luas bangunan sekitar 30 meter persegi dan maksimal luas tanah 60 meter persegi, dengan harga jual sekitar Rp185 juta.
Kelebihan utama program FLPP adalah kemudahan aksesnya. Tak ada batasan minimal penghasilan bagi calon penerima.
Siapa pun yang memiliki penghasilan tetap, baik itu pengemudi ojek daring, wartawan, tenaga kesehatan, maupun buruh pabrik, berhak mengikuti program ini.
Bahkan pemerintah memberikan kemudahan tambahan berupa uang muka (DP) ringan mulai dari satu persen, dan tenor cicilan hingga 20 tahun.
“Tidak ada batas minimal penghasilan. Mau satu juta atau lima juta, tetap bisa. Yang penting punya penghasilan tetap,” jelas Ikhsan.
Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, menyebut program FLPP sebagai bagian dari misi nasional pembangunan tiga juta unit rumah.
Ia menilai program ini menjadi peluang emas bagi para pekerja yang selama ini kesulitan menjangkau harga rumah di pasaran.
“Dengan harga Rp185 juta, para buruh bisa punya rumah tipe 30 dengan skema yang sangat memudahkan,” ujarnya.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, sekitar 50 perusahaan turut hadir dan mendapatkan pemaparan langsung dari BP Tapera.
Antusiasme terlihat dari partisipasi aktif para perwakilan Human Resources Department (HRD) yang menyambut positif program ini. Mereka bahkan telah mendigitalisasi materi sosialisasi agar bisa disebarluaskan ke karyawan.
“Materinya sudah di-scan barcode agar bisa dikirim ke karyawan maupun HRD perusahaan lain. Kami juga akan distribusikan ke grup Apindo untuk menjangkau perusahaan yang belum sempat hadir,” tambah Nana.
Meski belum ada data pasti soal jumlah pekerja di Kabupaten Bogor yang belum memiliki rumah, pihak Disnaker mengakui bahwa angkanya masih sangat tinggi berdasarkan pantauan di lapangan.
Karena itu, program FLPP diharapkan bisa menjadi jawaban nyata bagi kebutuhan perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan pekerja di Kabupaten Bogor.
Dengan sosialisasi yang semakin meluas dan dukungan lintas sektor, pemerintah berharap program ini benar-benar bisa menyentuh mereka yang paling membutuhkan—mewujudkan mimpi rumah pertama menjadi kenyataan bagi jutaan pekerja di tanah air. ***
