POJOKBOGOR.id – Memastikan jutaan warga Kabupaten Bogor mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.
Cakupan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen menjadi salah satu modal penting.
Namun, kepesertaan jaminan kesehatan saja belum cukup jika masyarakat masih menghadapi kendala ketika membutuhkan layanan medis.
Karena itu, pembenahan sistem kesehatan di Kabupaten Bogor kini diarahkan tidak hanya pada perluasan kepesertaan JKN, tetapi juga peningkatan fasilitas pelayanan dari tingkat Puskesmas hingga rumah sakit.
Kabupaten Bogor saat ini memiliki 101 Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah.
Dari jumlah tersebut, 37 Puskesmas memiliki fasilitas rawat inap atau DTP yang dapat memberikan penanganan terhadap sejumlah kondisi kesehatan, termasuk pelayanan bagi ibu dan bayi.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Wisata Alam di Kabupaten Bogor, Cocok untuk Healing dan Liburan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, menyebut penguatan layanan kesehatan tingkat pertama menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan yang lebih efektif.
“Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi kunci. Puskesmas harus percaya diri menangani kasus sesuai kewenangannya, dan rumah sakit berperan sebagai rujukan untuk kasus yang memang membutuhkan penanganan lanjutan.”
Layanan Kesehatan Dibagi Berdasarkan Wilayah
Salah satu langkah yang disiapkan Pemkab Bogor adalah membangun pola pelayanan berdasarkan zonasi.
Wilayah Kabupaten Bogor dibagi ke dalam enam zona pelayanan kesehatan. Konsep ini diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan rumah sakit rujukan tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke pusat daerah.
Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, pola tersebut juga ditujukan untuk mempercepat pelayanan dan membuat distribusi fasilitas kesehatan menjadi lebih merata.
Baca Juga: Mat Pilates On the Forest, Cara Taman Budaya Sentul City Bawa Sport Wellness ke Ruang Terbuka
“Zonasi ini penting agar pelayanan lebih cepat dan merata. Tidak logis jika pasien dari wilayah barat harus dirujuk jauh, padahal di wilayahnya sudah ada RSUD.”
Artinya, persoalan kesehatan tidak lagi hanya dilihat dari berapa banyak masyarakat yang telah menjadi peserta JKN. Jarak, kapasitas fasilitas, tenaga medis, hingga kecepatan rujukan juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan.
RSUD Mulai Perkuat Layanan Kanker dan Jantung
Pembenahan juga mulai menyasar layanan kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus.
RSUD Bakti Pajajaran di Cibinong mengembangkan sejumlah layanan spesialis, termasuk Cardio Cerebro Vascular Center atau CCVC, Oncology Center, kemoterapi, layanan jantung anak, serta penanganan stroke menggunakan Digital Subtraction Angiography atau DSA.
Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan kesehatan dengan tingkat penanganan lebih tinggi di wilayah Kabupaten Bogor.
Sementara itu, dalam arah pembangunan daerah, RSUD Bakti Pajajaran juga diarahkan untuk dikembangkan sebagai rumah sakit khusus kanker. RSUD dr. K.H. Idham Chalid di Ciawi diproyeksikan menjadi rumah sakit khusus jantung.
Baca Juga: Antrean BBM di KM 68B Tangerang-Merak Naik, Pertamina Jelaskan Penyebab dan Langkah Penanganannya
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pembangunan sektor kesehatan diarahkan agar masyarakat bisa memperoleh layanan medis berkualitas tanpa harus selalu mencari pengobatan ke luar daerah.
“Tujuan kami sederhana, memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.”
UHC 100 Persen Harus Terasa Saat Warga Membutuhkan
Cakupan UHC 100 persen tentu menjadi capaian penting. Namun, ukuran keberhasilan program tersebut pada akhirnya bukan hanya angka kepesertaan.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit, mereka dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah dan memperoleh penanganan sesuai kondisi medisnya.
Pemkab Bogor juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk menjamin kepesertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan. Pada 2026, anggaran yang disiapkan untuk pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat mencapai hampir Rp1 triliun per tahun.
Di sisi lain, tingginya kebutuhan pelayanan membuat penguatan Puskesmas dan sistem rujukan tetap menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Terima Bukti Hak Atas Tanah PSU PT Sentul City
Pasien dengan kondisi yang masih dapat ditangani di Puskesmas diharapkan tidak langsung menumpuk di rumah sakit. Sebaliknya, masyarakat yang membutuhkan dokter spesialis maupun fasilitas medis lanjutan harus mendapatkan rujukan secara cepat.
Dengan 101 Puskesmas, sistem zonasi, penguatan layanan primer, serta pengembangan layanan kanker dan jantung, Kabupaten Bogor sedang membangun sistem kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada cakupan kepesertaan.
Tantangan sebenarnya adalah memastikan seluruh fasilitas tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab bagi warga, keberhasilan pelayanan kesehatan bukan sekadar tercatat sebagai peserta JKN.
Yang lebih penting adalah ketika membutuhkan pertolongan, aksesnya dekat, prosesnya jelas, rujukannya cepat, dan layanan yang dibutuhkan benar-benar tersedia.
