POJOKBOGOR.id - Pakar Lingkungan IPB University Prof Dr Ricky Avenzora, mengkritisi kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang melakukan penyegelan dan pencabutan izin usaha di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang mencabut izin usaha wisata di kawasan Puncak dinilai terlalu berlebihan dan mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.
"Kebijakan Menteri LH saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk dari abuse of power," kata Ricky, saat konferensi pers pra orasi ilmiah, Kamis 18 September 2025.
Bahkan, guru besar IPB University ini menyebut Menteri Nurofiq terlalu tergesa-gesa dan tidak bijak dalam mengambil keputusan.
"Tidak bijak dan sangat merugikan semua pihak secara signifikan," ujar Ricky.
Ia mencontohkan, jasus Eiger Adventure Land yang berada di kawasan PTPN 1 Regional 2 dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Ricky melihat bukan saja terindikasi penyalahgunaan wewenang, tetapi juga kepentingan politik.
Baca Juga: Update Prakiraan BMKG Cauaca di Bogor untuk Besok, Warga Jangan Lupa Bawa Payung
"Kasus Eiger di TNGGP saya kategorikan bukan hanya individual over acting dan abuse of power dari pejabat terkait, melainkan juga misleading political mindset and crowd," kata dia.
Sejumlah menteri hingga tokoh politik kala itu ramai-ramai menggeruduk Eiger Adventure Land tanpa memiliki arah yang jelas.
"Coba lihat semua pemberitaan yang ada, buat daftar siapa saja menteri dan tokoh politik yang gak ada juntrungannya malah rame-rame datang ke areal Eiger dan bicara di depan kamera. Mau cari panggung politik atau ada agenda persaingan ekonomi kelompok politik," terangnya.
Menurutnya, hal itu harus segera dihentikan dan tidak boleh lagi terulang oleh siapapun, terutama pejabat dan tokoh politik.
Baca Juga: Pemkab Bogor Minta Pengusaha Tambang di Kabupaten Bogor Buat Kantong Parkir Sendiri
"Justru hak usaha harus segera diberikan kembali dan perlu didukung serta difasilitasi oleh Pemda, kementerian atau lembaga terkait di tingkat pusat," ujarnya.
Pemangku kebijakan juga seharusnya mengarahkan atau membimbing apabila menemukan ada pengusaha yang melakukan kesalahan saat menjalankan usahanya.
"Pola hentikan dan bongkar tempat usaha adalah arogansi jabatan yang sacara hukum tidak benar. Dalam aspek sosial ekonomi juga sangat merugikan masyarakat luas dan juga negara," ungkapnya.
Ia menambahkan, pengusaha di Indonesia yang mengembangkan wisata premium dan konsisten untuk mengembangkan ekowisata jumlahnya sangat sedikit. "Dimana Eiger adalah salah satunya," pungkas Ricky. ***
