POJOKBOGOR.id – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan Rapat Koordinasi untuk membahas solusi terkait jalur tambang Parungpanjang untuk minimalisir dampak kasus kecelakaan dan membahas jalur Puncak II, yang berlangsung di Hotel Alana Sentul pada Rabu, 12 Februari 2025.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan dihadiri oleh Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade, Sekda Jabar, Kapolres Bogor dan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto dalam kesempatan ini menekankan pentingnya komitmen bersama antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi masalah kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di jalur Parungpanjang.
Baca Juga: BPKP Jawa Barat Evaluasi Penangan Stunting dan Kemiskinan Kabupaten Bogor
Ia mengungkapkan pemerintah daerah mendukung perbaikan jalan provinsi sepanjang 28,3 kilometer, tetapi juga berharap adanya solusi baru, seperti pembangunan jalur alternatif seperti jalan tol atau jalan tambang biasa yang tidak berbayar, untuk mengurangi beban sosial ekonomi yang ditanggung masyarakat di sepanjang jalur tersebut.
“Apabila jalur provinsi yang ada dipaksakan untuk tetap digunakan, kami khawatir akan terjadi bencana besar baik dari segi kecelakaan maupun dampak sosial ekonomi. Oleh karena itu, kami sangat berharap ada solusi jangka panjang yang dapat diterapkan bersama,” ujar Rudy Susmanto.
Lebih lanjut, Rudy menyampaikan rasa syukur saat ini Jabar memiliki Gubernur yang betul-betul sayang dan cinta terhadap masyarakatnya. Melalui kegiatan ini ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk menggandeng para investor.
Baca Juga: Cap Go Meh 2025: Pawai Spektakuler, Fasilitas Lengkap, dan Penuh Semangat Kebersamaan!
Sementara Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kebijakan yang memberikan izin tambang tanpa memperhatikan aspek infrastruktur yang memadai.
Ia menyatakan bahwa hal tersebut telah menimbulkan banyak masalah, seperti kematian dan kecelakaan yang berulang. Dedi menegaskan bahwa Jawa Barat kini memiliki fiskal yang cukup untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan masalah tersebut.
“Kita harus serius dan optimis dalam menyelesaikan masalah ini, terutama fokus terhadap pengaturan jam operasionalnya, hari ini putusin agar anak sekolah dan yang berangkat kerja tidak berbenturan dengan mobil tambang. Jangan sampai masalah seperti di Parung Panjang yang malah menambah korban. Kita harus ambil tindakan cepat dan terukur untuk kepentingan rakyat,” tegas Dedi Mulyadi. ***
