POJOKBOGOR.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengancam akan menutup perusahaan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, jika tetap hanya mementingkan usahanya serta mengabaikan kepentingan warga dan dampak lingkungan.
Ancaman ini muncul setelah terjadi konflik sosial dan kerusakan fasilitas umum di kawasan tambang di Parung Panjang tersebut.
Baca Juga: Bogor dan Sukabumi Diguncang Gempa Susulan Sebanyak 29 Kali
“Karena pengusaha tambang di Parung Panjang tidak menaati apa yang menjadi ketentuan pemerintah, abai terhadap lingkungan, memberikan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat, hanya mementingkan kepentingan usahanya saja, maka saya tegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram-nya, dikutip Minggu 21 September 2025.
“Tindakannya adalah penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung atau penutupan permanen,” tegas Dedi.
Baca Juga: Wedding Showcase HARRIS Cibinong City Mall: Dari Inspirasi hingga Realisasi Hari Bahagia
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus memantau konflik sosial yang terjadi di Parung Panjang, termasuk aktivitas perusahaan tambang di Parung Panjang.
Diketahui, aksi mogok sopir truk tambang terkait jam operasional membuat lalu lintas Parung Panjang macet parah.
Beberapa sopir menghentikan kendaraan berjam-jam di Jalan Legok, Kabupaten Tangerang-Parung Panjang, memicu konflik sosial.
Baca Juga: 10 Tips Memilih Villa di Puncak Bogor Agar Liburan Nyaman dan Berkesan
Warga yang geram turun membubarkan paksa penutupan jalan, sementara aparat keamanan dan pemerintah setempat ikut menenangkan situasi.
Menurut Dedi Mulyadi, aksi mogok sopir truk tambang menimbulkan konflik sosial. Dia pun menilai perusahaan telah abai terhadap peraturan pemerintah, aspek sosial dan lingkungan.
Pasalnya, jalan yang dilalui merupakan jalan yang belum lama diperbaiki Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dedi menekankan, perusahaan tambang yang beroperasi tanpa mematuhi aturan tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menyia-nyiakan anggaran pembangunan infrastruktur.
“Kalau selama pembangunan ternyata produksi terus berjalan maka pembangunan tidak akan ada arti. Pemerintah membuang uang dengan percuma, ratusan miliaran jumlahnya,” ujarnya.
