BOGOR.POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan daerah dan penguatan perlindungan budaya lokal.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Bogor pada Rabu (6/5/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan.
Turut hadir dalam agenda tersebut Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam rapat itu, Rudy Susmanto menjelaskan terdapat tiga agenda utama yang dibahas, yakni penyampaian Rancangan Peraturan Daerah usulan prakarsa DPRD tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, penetapan keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, serta penutupan masa persidangan kedua dan pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2025–2026.
Rudy menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD terhadap LKPJ akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ menjadi catatan penting bagi kami di Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Rudy.
Menurutnya, berbagai rekomendasi tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dan mencakup beragam sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, Rudy juga mengapresiasi inisiatif DPRD dalam mengusulkan Peraturan Daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bogor.
Ia menilai keberagaman budaya dan adat yang dimiliki Kabupaten Bogor merupakan kekayaan daerah yang perlu dijaga dan dilestarikan secara bersama-sama.
“Bogor memiliki karakteristik wilayah yang beragam dengan akulturasi budaya yang kuat. Ini menjadi kekayaan yang harus kita rawat bersama,” jelasnya.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat semakin memperkuat arah pembangunan daerah sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat di Kabupaten Bogor.***
