BOGOR.POJOKSATU.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan di wilayah Parungpanjang dan sekitarnya menuai sorotan tajam dari warga.
Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang, dan Tenjo menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut karena dinilai membuat roda perekonomian mereka tersendat.
Informasi yang diterima menyebutkan, aliansi ini berencana menggelar aksi damai pada Senin (29/9/2025) di Jalan Raya Sudamanik, tepatnya di Perempatan Pasar Lebakwangi.
Aksi tersebut digagas sebagai bentuk protes dan penyampaian aspirasi warga yang terdampak langsung kebijakan penghentian sementara tambang.
Kepala Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Mad Hasan, turut mengungkapkan keresahan warganya.
Ia mengatakan, kebijakan penutupan sementara ini memukul ekonomi desa yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan.
“Di desa kami ada lima perusahaan, dan semuanya ditutup. Sekarang masyarakat berteriak karena perekonomiannya lumpuh,” ujarnya pada Minggu (28/9/2025).
Aliansi masyarakat ini berharap pemerintah provinsi dapat meninjau kembali kebijakan penghentian sementara tersebut.
Mereka meminta agar ada solusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi warga yang selama ini bergantung pada aktivitas tambang, sembari tetap mengutamakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Kebijakan penghentian tambang ini sendiri diambil oleh Pemprov Jawa Barat dengan dalih penataan ulang dan evaluasi terhadap perizinan maupun dampak lingkungan.
Namun, bagi warga setempat, keputusan ini menjadi pukulan berat yang berpengaruh langsung terhadap penghasilan mereka sehari-hari. ***
