BOGOR.POJOKSATU.id - Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bogor menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hingga tahun 2024, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang tercatat mencapai 817 kasus, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi kedua di Jawa Barat, setelah Bandung.
Lonjakan kasus ini menimbulkan keprihatinan serius, terutama karena kelompok yang terdampak tidak hanya orang dewasa, tetapi juga kalangan muda, ibu hamil, bahkan balita.
Kondisi tersebut menandakan bahwa penularan HIV telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu.
Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi peningkatan sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, jumlah kasus masih jauh lebih rendah, namun dalam kurun waktu satu tahun terjadi lonjakan hingga ratusan kasus.
Direktur Yayasan Lembaga Kajian Sosial (Lekas) Bogor, Muksin Zaenal Abidin, menyebut kenaikan ini harus menjadi alarm bagi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Terjadi kenaikan sebanyak 700 kasus dibanding tahun 2023, sehingga harus menjadi perhatian seluruh pihak,” ujar Muksin, Jumat (2/5/2025).
Ia menegaskan bahwa persoalan HIV/AIDS tidak bisa lagi dipandang semata sebagai isu statistik atau laporan tahunan. Setiap angka mewakili nyawa manusia yang membutuhkan perhatian, pengobatan, serta dukungan sosial.
Menurutnya, tingginya kasus di Kabupaten Bogor juga mematahkan anggapan bahwa HIV hanya menjadi persoalan kota besar.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa wilayah pedesaan pun memiliki kerentanan yang sama, terutama akibat minimnya edukasi, stigma sosial, dan keterbatasan akses layanan kesehatan.
“Banyak yang masih mengira HIV itu penyakit kota besar. Padahal di desa juga bisa meledak kalau kita lengah,” ungkapnya.
Merespons situasi ini, Yayasan Lekas bersama Pemerintah Kabupaten Bogor mulai memperkuat langkah-langkah penanganan.
Mulai dari peningkatan edukasi kesehatan, perluasan skrining HIV, hingga pendampingan ODHA agar tetap mendapatkan pengobatan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga didorong untuk memperluas layanan deteksi dini, khususnya bagi ibu hamil, guna mencegah penularan dari ibu ke anak.
Selain itu, penguatan peran puskesmas dan kader kesehatan di tingkat desa dinilai krusial untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit tersentuh program kesehatan.
Di sisi lain, masyarakat diminta untuk lebih peduli dan terbuka terhadap isu HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi justru menjadi penghalang utama dalam upaya pencegahan dan pengobatan, karena membuat orang enggan memeriksakan diri.
Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bogor menjadi pengingat bahwa persoalan kesehatan publik membutuhkan kerja bersama.
Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, edukasi yang berkelanjutan, dan kebijakan yang responsif, risiko penularan akan terus meningkat.
Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar soal angka dalam laporan, melainkan soal menyelamatkan kehidupan dan masa depan generasi berikutnya. ***
