POJOKBOGOR.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, berencana menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pusat berbagai kegiatan di Jawa Barat. Salah satunya mengembalikan fungsi hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana mestinya.
Dedi menyebut, hal pertama yang akan dilakukan yaitu evaluasi Peraturan Gubernur tentang larangan alih fungsi lahan hutan, perkebunan, sungai dan persawahan.
"Itu semua sudah terverifikasi di Kementerian Dalam Negeri dan hari Senin sudah bisa saya tanda tangani klausul yang dilakukan," ujar Dedi Mulyadi, usai kegiatan Jabar Ngariung di Kabupaten Bogor, Kamis, 13 Maret 2025.
Kemudian, Kementerian Perumahan dan Permukiman akan mengekuarkan peraturan menteri yang sama dilanjutkan pertemuan dengan Menteri ATR/BPN serta Menteri Pekerjaan Umum.
"Itu untuk membahas pembebasan DAS menjadi daerah yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat," jelas Dedi.
Dedi semakin yakin untuk membenahi Jawa Barat, khususnya Bogor, karena Presiden Prabowo Subianto, angkat bicara mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan Dedi, terutama mengatasi masalah sampah.
Baca Juga: Mulai Tahun Depan, Bermodal KTP Layanan Kesehatan di Kabupaten Bogor Gratis
"Artinya apa yang dilakukan di Jawa barat ternyata itu mendapat sambutan arah dan kebijakan program yang hampir sama dengan program pemerintah pusat," tegas Dedi.
Ia menegaskan, Kabupaten Bogor merupakan pusat peradaban Sunda, sehingga seluruh kekayaan alamnya harus dijaga dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat.
"Gini, peninggalan utama di Bogor yang masih tersisa dan hidup adalah hutan. Kalau bicara peninggalan sejarah Sunda di Bogor itu apa sih selain Batu Tulis, hutan. Karena bagi saya hutan itu punya nilai spiritualitas, dia menjadi pusat ekosistem kehidupannya manusia," tegas Dedi.
Baca Juga: Rudy Susmanto Taraweh Keliling Perdana di Masjid Al Mansyur Pabuaran
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, dalam kegiatan Jabar Ngariung ini dihadiri 27 bupati/wali kota di Jawa Barat. Para kepala daerah dihadirkan untuk menjalin kolaborasi dalam menangani segala permasalahan di Jawa Barat.
"olaborasi merupakan kunci untuk mengatasi penanganan bencana yang membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan di hulu hingga hilir," ungkap Rudy.
Menurutnya, banjir hanya salah satu masalah yang harus dibenahi di Jawa Barat. Karena banjir kana berkaitan dengan banyak hal, seperti alih fungsi lahan, hingga kurangnya daya resap air karena pembangunan yang massif.
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Dorong Perluasan Operasi Pasar Murah
“Berarti kan kita bicaranya di bawah di Bekasi, kita juga sama-sama berkolaborasi. Puncak mudah-mudahan dari Pemprov DKI juga ada pengertian yang sama dengan kita, kita kolaborasi bersama-sama,” katanya. ***
