BOGOR.POJOKSATU.id - Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Cigudeg dan sekitarnya, Asep Fadlan, menyampaikan tanggapan usai digelarnya aksi unjuk rasa terkait penghentian sementara aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Barat.
Ia menilai keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi warga setempat.
Asep menjelaskan, selama ini sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut sangat bergantung pada sektor pertambangan sebagai mata pencaharian utama.
Minimnya lapangan kerja alternatif membuat keberadaan perusahaan tambang menjadi sumber penghidupan penting bagi warga.
“Perusahaan-perusahaan tambang di wilayah kami memiliki izin resmi, sehingga tidak bisa serta-merta dianggap bersalah hanya karena persoalan teknis di lapangan,” ujar Asep, Senin (29/9/2025).
Lebih lanjut, ia mengajak Gubernur Jawa Barat untuk turun langsung ke lokasi, khususnya di wilayah Gunung, Kampung Lebak Wangi, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg.
Menurut Asep, kehadiran langsung dari pimpinan daerah dapat memberikan gambaran lebih nyata terkait kondisi masyarakat yang terdampak kebijakan penghentian tambang.
“Kami berharap keputusan pemerintah tidak hanya tegas, tapi juga bijak dan adil. Yang paling penting adalah adanya solusi konkret bagi warga sekitar tambang agar mereka tidak kehilangan sumber penghasilan,” tegasnya.
Dengan demikian, Aliansi Masyarakat Cigudeg meminta agar setiap langkah pemerintah mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, aturan hukum, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. ***
