POJOKBOGOR.id - Pemkab Bogor mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan pada tahun 2025.
Persentase penduduk miskin turun menjadi 6,25 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 7,46 persen dan tingkat nasional 9,63 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Bambam Setia Aji, menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor sejak lama menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat.
Kondisi ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang sangat besar, diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta jiwa pada 2025 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Walaupun jumlah penduduk miskin mencapai 446.790 orang dari total sekitar 6 juta penduduk, rasio kemiskinan Kabupaten Bogor justru lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tren penurunan juga terus berlangsung sejak 2021 dari 8,13 persen kini turun ke 6,25 persen di 2025,” jelas Bambam.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 120 ribu warga telah keluar dari zona kemiskinan dalam lima tahun terakhir, atau rata-rata 24 ribu orang per tahun. Capaian tersebut merupakan hasil konkret dari berbagai program pemerintah daerah yang langsung menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
“Selain itu, Kabupaten Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan total alokasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp 700 miliar. Program utama yang berkontribusi besar di antaranya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Pada 2025 ditargetkan 3.406 unit rutilahu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu,” terangnya.
Bambam melanjutkan, program hunian tetap bagi keluarga terdampak bencana alam serta berbagai program pemberdayaan masyarakat—mulai dari pelatihan keterampilan hingga bantuan ekonomi mikro—turut mendorong peningkatan pendapatan keluarga miskin secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah optimistis bahwa upaya pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial secara simultan akan mempercepat penurunan kemiskinan. Tahun 2026, Bupati Bogor juga menganggarkan Rp1 triliun untuk menjamin 100 persen Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Bambam.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan masih besar. Jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa—bahkan lebih besar dibandingkan 25 provinsi di Indonesia—serta tingginya risiko bencana alam berpotensi memunculkan kemiskinan baru.
“Kami terus berupaya agar Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia dapat mengentaskan kemiskinan secara efektif. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat,” pungkasnya. bermanfaat.
