POJOKBOGOR.id - Peluang dibukanya kembali aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, masih besar.
Namun, keputusan pertambangan di Parung Panjang tersebut belum dapat ditetapkan.
Pasalnya Pemprov Jabar masih menunggu hasil pendalam dan rekomendasi lanjutan berbagai kajian akademik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat R Jantika mengatakan, sebanyak tiga kampus yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Padjadjaran (Unpad) dilibatkan.
Ketiga universitas ini dilibatkan untuk menelaah 33 izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.
Ia menerangkan, hasil kajian akademik tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang beragam.
Dari 33 IUP yang dikaji, terdapat perusahaan tambang yang dinilai patuh, setengah patuh, hingga kurang patuh terhadap ketentuan pertambangan, lingkungan hidup, serta ekonomi.
"Ya, itu tadi bisa dibuka tapi tentunya harus ada pendalaman, agar pembangunan di wilayah itu bisa berkembang lebih maju, tidak memajukan wilayah di luar itu," ujar Ajat.
Menindaklanjuti hasil kajian tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap temuan akademik itu.
Akan tetapi, Ajat menegaskan, hingga kini belum ada keputusan apakah seluruh atau sebagian dari 33 IUP tersebut layak dibuka kembali.
Namun demikian, kata ia, Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa agar keputusan diambil secara objektif dan berbasis kajian, bukan atas dasar keinginan pemerintah daerah.
"Kami menunggu ya, setelah itu dari 33 itu apakah memang layak dibuka kembali atau tidak, saya belum tahu. Tapi, dasarnya itu dari kajian, bukan dari keinginan kita, Gubernur inginnya dari kajian secara objektif, apakah tambang ini boleh dibuka lagi atau tidak," kata Ajat.
Selain menilai kepatuhan perusahaan pertambangan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga diminta menyampaikan kebutuhan material tambang untuk mendukung pembangunan.
Ajat mengatakan, prioritas Gubernur Jawa Barat adalah agar aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan Jawa Barat.
"Kami justru menunggu sebenarnya, yang diminta pak gubernur ke kami itu, kebutuhan tambang untuk pembangunan itu gimana, karena prioritas pak gubernur bahwa tambang yang ada di Kabupaten Bogor itu prioritasnya untuk Kabupaten Bogor dan Jawa Barat," terangnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Pemprov Jabar.
Jika nantinya dinilai layak, pembukaan kembali tambang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah dan mendukung pembangunan, sekaligus memastikan kualitas material tambang yang dibutuhkan tersedia.
"Kalau memang itu layak dibuka kembali, kemudian dengan beberapa pengetatan dari sisi lingkungan, teknis tambang kami sangat senang, biar ekonomi akan berjalan kembali kemudian pembangunan juga butuh kualitas tambang baik yang saat ini adanya di wilayah Cigudeg dan sekitarnya," pungkas Ajat.
