POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kabupaten Bogor, mencatat 10 perangkat daerah dengan realisasi belanja tertinggi hingga semester I tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia mengatakan, capaian tersebut berdasarkan data per 26 Juni 2025.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi perangkat daerah dengan realisasi belanja tertinggi, yakni sebesar 71,31 persen,” kata Mely di Cibinong, Rabu 3 Juli 2025.

Baca Juga: Motor Jarang Dipakai Tapi Cat Kusam? Ini 6 Biang Keroknya!

Selain DPMD, perangkat daerah lain yang masuk dalam 10 besar capaian realisasi belanja tertinggi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar 48,92 persen, Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) 46,60 persen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 46,16 persen, serta Dinas Sosial (Dinsos) sebesar 46 persen.

Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatatkan realisasi belanja sebesar 43,94 persen, disusul Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 43,16 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 39,64 persen, Sekretariat Daerah (Setda) 38,44 persen, dan BPKAD 38,42 persen.

Secara keseluruhan, kata Mely, realisasi belanja daerah Kabupaten Bogor hingga semester pertama tercatat sebesar Rp2,98 triliun atau 25,05 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp11,9 triliun.

Baca Juga: Pemekaran Kabupaten Bogor ikuti Langkah IKN

“Maka kami mendorong seluruh perangkat daerah agar segera melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan untuk meningkatkan capaian realisasi belanja daerah,” ujarnya.

Sementara dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Bogor mencatat realisasi sebesar Rp4,64 triliun atau 40,70 persen dari target Rp11,4 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah terealisasi sebesar Rp2,53 triliun atau 49,21 persen, pendapatan transfer sebesar Rp2,11 triliun atau 33,81 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,82 juta atau 0,06 persen.

Mely berharap percepatan realisasi belanja dan pendapatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mempercepat pelaksanaan program-program prioritas yang telah direncanakan dalam APBD 2025. ***